Pemerintah Kota Tegal mengajukan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kota Tegal, Senin 31 Agustus 2026. Rapat yang digelar di Ruang
Pemkot Tegal tampil agresif menggandeng investor dalam ajang Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2026. Forum yang digelar di Hotel Bidakara Jakarta ini menjadi panggung utama Kota Tegal untuk mendongkrak
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal, mendorong masyarakat lebih aktif menyampaikan aspirasi dan pengaduan melalui kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau Sp4n Lapor. Hal itu disampaikan dalam Forum
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Tengah menggelar agenda Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah di Kota Tegal. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tegal, mencatat sekitar 200 organisasi kemasyarakatan atau ormas terdata di wilayahnya. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian yang aktif dan berpeluang mendapatkan bantuan hibah dari
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Tegal kembali menggembleng kesadaran berdemokrasi generasi. Para pelajar yang notabene akan menjadi pemilih pemula di Kota Tega pada Pemilu 2029 mendatang diberikan edukasi
Pemerintah Kota Tegal menyoroti potensi anomali dalam proses pengadaan barang dan jasa yang berisiko menimbulkan persoalan hukum, dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar Sekretariat Daerah Kota Tegal, Rabu 26 Agustus
Maraknya tempat hiburan malam, dugaan praktik rumah kos sewa per jam hingga keterlibatan simbol usaha hiburan malam dalam ajang Wali Kota Cup, menjadi sorotan tajam Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD
Pemerintah Kota Tegal menertibkan sejumlah tiang jaringan telekomunikasi milik provider di sepanjang Jalan KS Tubun, Rabu 26 Agustus 2026. Penertiban dilakukan karena tiang tersebut tidak mengantongi izin serta belum memenuhi
Komisi III DPRD Kota Tegal menyoroti tajam kinerja pengelolaan parkir khusus di kawasan Alun-alun Tegal. Kebijakan pemanfaatan lahan milik Pemprov dan swasta tersebut dinilai justru membebankan keuangan daerah karena belanja
