DPRD Kota Tegal

DPRD Minta Pengelolaan Parkir Khusus Alun-alun Tegal Dievaluasi

Bagikan

Komisi III DPRD Kota Tegal menyoroti tajam kinerja pengelolaan parkir khusus di kawasan Alun-alun Tegal. Kebijakan pemanfaatan lahan milik Pemprov dan swasta tersebut dinilai justru membebankan keuangan daerah karena belanja operasionalnya lebih besar daripada potensi pendapatan.

​Sorotan kritis ini mencuat dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA PPAS) APBD Perubahan 2026. Anggota Komisi III DPRD Kota Tegal, Sisdiono, membeberkan struktur anggaran dalam skema parkir khusus tersebut.

​Menurut Sisdiono, target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini berada di angka Rp1,2 miliar. Namun, kebutuhan biaya operasional yang dialokasikan Pemkot Tegal justru membengkak hingga menyentuh angka Rp1,8 miliar.

​Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran sewa lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp400 juta. Sementara itu, biaya sewa untuk lahan milik pihak swasta menyedot dana hingga Rp350 juta.

​Pengeluaran tersebut masih ditambah dengan alokasi sewa pintu otomatis (gate parkir) senilai Rp425 juta. Pemerintah daerah juga harus membayar tenaga kerja outsourcing petugas parkir dengan dua nilai pos anggaran, yakni Rp228 juta dan Rp200 juta.
Sisdiono mempertanyakan efektivitas penerapan sistem parkir khusus tersebut jika dalam pengerjaannya menelan kerugian anggaran.

​“Buat apa dibuat bagus-bagus, tidak ada pemasukan PAD tetapi malah rugi. Saya mendorong kalau memang rugi tidak usah ada parkir khusus seperti itu dan dikembalikan seperti semula,” ujar Sisdiono.(wn)

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top