Pemerintah Kota Tegal menyoroti potensi anomali dalam proses pengadaan barang dan jasa yang berisiko menimbulkan persoalan hukum, dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar Sekretariat Daerah Kota Tegal, Rabu 26 Agustus 2026.

Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa atau PBJ Setda Kota Tegal, Aji Dwi Permana, mengungkapkan bahwa sejumlah pola dalam proses pengadaan bisa menjadi indikator awal adanya penyimpangan.

“Misalnya pengadaan yang baru tayang lima menit di sistem, lalu langsung dilakukan negosiasi. Itu sudah masuk kategori anomali dan berpotensi tinggi terkait tindak pidana korupsi,” kata Aji.

Aji juga menegaskan, pemrosesan pengadaan di luar hari kerja, seperti saat hari libur, otomatis akan ditolak sistem.

Hal ini mengacu pada pengawasan ketat yang juga menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

“Kalau diproses saat hari libur, itu dianggap kesalahan. Sudah ada warning terkait hal tersebut,” ujar Aji. (wn)