Tunggakan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kota Tegal masih tergolong tinggi. Hingga Juni 2026, tercatat sebanyak 14.412 wajib pajak menunggak dengan nilai mencapai sekitar Rp 3 miliar. Kepala Badan […]
Fraksi Partai Golkar dan PKS DPRD Kota Tegal, kompak mendesak Pemerintah Kota Tegal untuk lebih berhati-hati dalam menerbitkan izin usaha hiburan malam. Hal itu berkaitan dengan keberadaan Helen’s Night Mart
Praktik pemberian hadiah kepada guru yang masih dianggap wajar oleh mayoritas masyarakat menjadi isu krusial dalam upaya pencegahan korupsi di sektor pendidikan. Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah, menegaskan bahwa
Banyaknya laporan warga terkait perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN yang belum kunjung diperbarui, mencuat dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kota Tegal bersama Dinas Sosial,
Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal resmi menyepakati kelanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna
Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, kembali menunjukkan peran strategisnya, meski dihadapkan pada lonjakan biaya pelayanan kesehatan yang mencapai Rp 191,3 triliun sepanjang tahun 2025. Program yang dikelola BPJS Kesehatan
Komisi II DPRD Kota Tegal menggelar rapat kerja (raker) bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (DinkopUMKMdag). Rapat ini digelar sebagai
Kebijakan parkir terpusat yang diterapkan di kawasan Alun-Alun Kota Tegal dan Jalan Pancasila, berdampak kepada 28 juru parkir (jukir) yang memiliki Surat Keputusan (SK) dari Dinas Perhubungan (Dishub). Karenanya, mereka
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal menggelar rapat konsultasi pimpinan di ruang rapat komisi I, Rabu, 1 Juli 2026. Rapat digelar menyikapi mundurnya Ketua Pansus IV DPRD yang membahas
Pemerintah Kota Tegal, memastikan warga terlantar dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, tetap mendapatkan layanan kesehatan, meskipun dalam kondisi tertentu belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.
