Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Tengah menggelar agenda Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah di Kota Tegal. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Bakesbangpol Kota Tegal, Kompleks Balaikota, Jalan Ki Gede Sebayu, Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Forum tersebut berfokus pada dinamika kompetisi demokrasi, kesiapan regulasi pilkada. Serta urgensi transparansi tata kelola bantuan keuangan partai politik (Banpol). Kepala Bakesbangpol Kota Tegal, Budi Saptaji, menegaskan bahwa peta politik di tingkat daerah bergerak sangat dinamis. Saat ini terdapat tujuh parpol yang menduduki kursi di DPRD Kota Tegal dengan tingkat persaingan yang kian ketat.
Budi mengingatkan seluruh pengurus parpol bahwa perolehan suara bukanlah satu-satunya tolok ukur keberhasilan. Menurutnya, aspek terpenting yang wajib dijaga oleh institusi politik adalah kepercayaan masyarakat. ”Kalau bisa menang secara electoral itu biasa. Namun bagaimana agar dipercaya masyarakat itu yang lebih penting,” tegas Budi Saptaji dalam sambutannya.
Ia menambahkan, parpol memegang peran vital sebagai sarana mengantar figur-figur potensial menuju kursi pemerintahan. Mengingat kontestasi Pilkada mendatang diprediksi makin terbuka dan kompetitif, kehadiran media sosial turut mengubah lanskap komunikasi politik secara drastis.
Bakesbangpol Kota Tegal berkomitmen menjalankan fungsinya sebagai fasilitator netral yang memberikan kesetaraan hak bagi seluruh parpol demi menjaga iklim kondusif. Budi juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mengusulkan proyeksi kenaikan besaran banpol di Kota Tegal yang tercatat belum mengalami penyesuaian sejak 2013. Kabid Poldagri Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Didi Haryadi, mengatakan perkembangan terbaru, adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan tersebut memisahkan rezim pemilu menjadi pemilu nasional (Pilpres, DPR RI, DPD) dan pemilu daerah (Pilkada Gubernur/Bupati/Walikota serta DPRD). (wn)
