Pemerintah Kota Tegal mengklaim mayoritas indikator kinerja pembangunan sepanjang 2025 tercapai.
Namun, di balik capaian tersebut, struktur keuangan daerah masih didominasi dana transfer dari pusat.
“Capaian ini menunjukkan kinerja pembangunan berjalan optimal pada tahun pertama RPJMD,” kata Dedy Yon.
Sejumlah indikator yang menonjol antara lain indeks reformasi birokrasi 86,24, indeks SPBE 4,09 serta tingkat kepuasan masyarakat 86,68 yang masuk kategori baik.
Dari sisi makro, ekonomi Kota Tegal tumbuh 5,88 persen pada 2025, lebih tinggi dibanding rata-rata Jawa Tengah dan nasional.
Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, menyebut 15 dari 17 indikator kinerja utama atau IKU berada pada kategori sangat tinggi dengan capaian di atas 91 persen.
Data itu disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ 2025 kepada DPRD Kota Tegal, Jumat 27 Maret 2026. Realisasi investasi bahkan melampaui target. Dari target Rp 1,86 triliun, investasi yang masuk mencapai Rp 2,62 triliun atau 141 persen, dengan serapan tenaga kerja lebih dari 22 ribu orang.
Sementara itu, tingkat pengangguran tercatat 5,82 persen dan angka kemiskinan 7,28 persen.
Meski kinerja indikator tergolong tinggi, struktur pendapatan daerah masih menjadi catatan.
Dari total pendapatan Rp 1,17 triliun, sebagian besar masih berasal dari transfer pusat, yang terealisasi sekitar Rp 731 miliar.
Sementara Pendapatan Asli Daerah atau PAD hanya menyumbang Rp 447,99 miliar.
Kondisi ini menunjukkan ketergantungan fiskal daerah masih cukup besar, meskipun realisasi pendapatan secara keseluruhan mencapai 97,11 persen dari target.
Di sisi belanja, realisasi anggaran tercatat Rp 1,13 triliun atau 91,77 persen dari target, dengan belanja modal yang relatif lebih rendah dibanding belanja operasi.
LKPJ 2025 menjadi laporan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025-2029 dengan visi Tegal Berdikari dan Sejahtera.
Pemkot memprioritaskan penguatan birokrasi, peningkatan layanan dasar, penguatan ekonomi hingga penanganan kemiskinan.
Namun, capaian tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah, terutama dalam memperkuat kemandirian fiskal dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah. (wn)
