Kota Tegal– Fraksi PKB DPRD Kota Tegal dalam pendapat akhirnya menilai pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus dilaksanakan dengan cara yang transparan dan akuntabel. Hal itu ditegaskan oleh juru […]
KOTA TEGAL, dprdtegalkota.go.id – KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Tegal mencatat dalam perubahan data pemilih sebanyak 5.268. Hal itu terungkap saat KPU Kota Tegal menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran
KOTA TEGAL, dprdtegal.go.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal menyetujui untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Tegal tentang perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024
KOTA TEGAL, dprdtegalkota.go.id – Fraksi-fraksi DPRD Kota Tegal menyampaikan Pandangan Umum terhadap penjelasan Wali Kota Tegal perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
KOTA TEGAL, dprdtegalkota.go.id – Fraksi Amanat Persatuan DPRD memahami bahwa perubahan Raperda PDRD merupakan tindak lanjut atas evaluasi Kementerian Keuangan serta penyesuaian dengan regulasi yang lebih tinggi. Hal tersebut disampaikan
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tegal, Endah Rahmawati, menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada ahli waris pekerja rentan yang keikutsertaannya bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Tegal, Senin 22 September
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal menggelar rapat paripurna agendanya penyampaian Penjelasan Wali Kota Tegal atas perubahan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Rapat paripurna
Para pedagang Pasar Alun-alun Tegal resah menyusul adanya isu rencana revitalisasi pasar yang berada di Jalan Tentara Pelajar Kota Tegal. Sebab mereka khawatir apabila revitalisasi dilakukan tidak bisa lagi berjualan
Kota Tegal- Komisi 1 DPRD Kota Tegal menyambangi Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal guna mencari pembanding dalam rangka penyusunan anggaran di masa-masa efesiensi, Jumat kemarin. Kunjungan kerja dipimpin oleh Ketua Komisi
Kota Tegal- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD memiliki kekuatan hukum sebagai pijakan anggota legislatif dalam melakukan komunikasi dengan konstituennya. Hal itu dipandang perlu untuk membuat adanya suatu hubungan antara
