Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, mengandalkan gerakan Gropyokan Nangani lan Mberesi Sampah, sebagai ujung tombak pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Program itu mengemuka dalam puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang […]
DPRD Kota Tegal bersama Pemerintah Kota Tegal, resmi mengesahkan dua Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, yang difokuskan untuk menjawab tantangan ketahanan pangan sekaligus mendorong iklim investasi daerah. Dua regulasi
Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sekaligus upaya menjaga iklim sehat dilaksanakan penanaman pohon di Pantai Pulo Kodok, Sabtu, 6 Juni 2026. Dalam kesempatan itu anggota DPRD dari Komisi III, Ali
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Penanaman Modal akhirnya disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda). Hal itu dilakukan melalui rapat paripurna DPRD Kota Tegal yang digelar pada Rabu,
Perlindungan bagi pekerja rentan di Kota Tegal terus diperluas. Pemerintah Kota Tegal bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tegal, mendorong keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN hingga perusahaan dalam menjamin keselamatan kerja
Panitia Khusus V DPRD Kota Tegal mengebut pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP, Senin 8 Juni 2026.
Nilai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B Kota Tegal masih perlu ditingkatkan, dari 87,96 menuju target ideal. Pemerintah Kota Tegal pun mendorong penambahan lahan sawah dan Ruang Terbuka Hijau atau
Sebanyak 174 atlet dan pelatih Kontingen Kota Tegal yang akan berlaga di Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah XVII Tahun 2026 telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Komisi III DPRD Kota Tegal, meninjau langsung kondisi tanggul Sungai Ketiwon di sejumlah titik, Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan hasil pekerjaan perbaikan dari PSDA Provinsi Jawa
Pemerintah Kota Tegal, mulai menyasar pelanggaran pemanfaatan trotoar dan bahu jalan di kawasan Alun-alun dan Jalan Pancasila. Pelaku usaha yang melanggar diminta segera mengembalikan fungsi fasilitas umum tersebut atau terancam
