DPRD Kota Tegal

Komisi I DPRD Tegal Minta Pemkot Tangani Gedung Mangkrak di SMPN 17

Bagikan

DPRD Kota Tegal mendesak Pemkot  Tegal untuk segara menuntaskan persoalan bangunan SMP Negeri 17 yang telah terbengkalai selama belasan tahun. Keberadaan struktur bangunan tak terurus di kawasan Sumurpanggang, Margadana ini dinilai memicu potensi bahaya serius bagi para siswa dan tenaga pengajar.

​Langkah tegas legislatif ini diambil setelah Komisi I DPRD Kota Tegal menggelar pertemuan resmi dengan jajaran pengelola sekolah serta komite. Dalam dialog tersebut, pihak sekolah menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait kondisi fisik gedung yang semakin mengancam keselamatan.

​Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Tegal, Erni Ratnani, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh menutup mata terhadap masalah lingkungan pendidikan ini. Menurutnya, pembiaran fasilitas sekolah yang terbengkalai sudah memasuki ranah ancaman keselamatan jiwa warga sekolah.

​“Persoalan ini bukan sekadar masalah pembangunan yang tertunda, tetapi sudah menyangkut keselamatan dan keamanan peserta didik,” ujar Erni saat menyampaikan aspirasi tersebut. ​Gedung yang berlokasi di Jalan Sibandaran tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja maupun kegiatan belajar jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, dewan meminta Dinas terkait di Pemkot Tegal untuk langsung turun ke lapangan guna melakukan pengujian kelaikan struktur.

​Erni meminta proses penilaian risiko keselamatan fisik bangunan dilakukan secara detail dan tanpa menunda waktu. Evaluasi ini menjadi landasan utama untuk menentukan apakah gedung harus dibongkar total atau bisa direhabilitasi kembali.

​“Jangan menunggu sampai terjadi kecelakaan,” tegas Erni mengingatkan Pemkot Tegal agar bersikap proaktif. Komisi I DPRD Kota Tegal menggarisbawahi pentingnya penyelesaian masalah yang sifatnya menyeluruh dan terbuka. Penanganan kawasan sekolah terbengkalai ini tidak boleh berhenti pada dokumen administrasi atau sebatas penampungan aspirasi belaka. Dewan menuntut kejelasan mengenai status kepemilikan aset daerah tersebut serta penelusuran penyebab pasti penghentian proyek di masa lalu. Selain itu, kalkulasi kebutuhan dana perbaikan serta target penuntasan pekerjaan harus dibuka secara transparan kepada publik.

​Pemerintah Kota Tegal diharapkan segera menyusun rencana aksi konkret agar area SMPN 17 Margadana kembali aman, kondusif, dan mendukung kegiatan belajar mengajar secara optimal.(wn)

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top