Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 disetujui untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Keputusan strategis tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal.
Pengesahan anggaran perubahan ini menandai babak baru percepatan pembangunan di Kota Tegal pada sisa tahun anggaran 2026. Lewat kesepakatan legislative dan eksekutif ini, target pendapatan daerah Kota Tegal dipastikan mengalami kenaikan signifikan.
Jalannya Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro, S.T., serta dihadiri Wali Kota Tegal H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M. Turut hadir jajaran Forkopimda, Sekda, pimpinan OPD, camat, lurah, hingga jajaran direksi BUMD dan RSUD Kardinah. Melalui hasil pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), struktur belanja dan pendapatan daerah Kota Tegal mengalami koreksi positif. Pendapatan daerah yang semula ditargetkan senilai Rp1,09 triliun kini meningkat sebesar Rp15,65 miliar, sehingga totalnya menjadi Rp1,108 triliun. Secara rinci, komposisi pendapatan daerah Kota Tegal pada APBD Perubahan 2026 ini bersumber dari:
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp487,73 miliar
Pendapatan Transfer: Rp619,6 miliar
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp1,5 miliar
Sementara itu, alokasi Belanja Daerah Kota Tegal dalam Perda Perubahan APBD 2026 dipatok sebesar Rp1,17 triliun Meski seluruh fraksi menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD 2026, sejumlah catatan kritis disuarakan oleh legislatif dalam penyampaian pendapat akhir. Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) meminta Pemerintah Kota Tegal memaksimalkan realisasi pendapatan daerah yang naik Rp15,658 miliar tersebut hingga akhir tahun anggaran. Fraksi Golkar menegaskan agar postur belanja daerah diprioritaskan untuk pemulihan dan penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja baru, pembenahan infrastruktur dasar, serta peningkatan mutu layanan kesehatan dan pendidikan.
”Mengingat tenggat waktu pelaksanaan APBD Perubahan yang amat terbatas, program kerja yang bersentuhan langsung dengan warga masyarakat harus dikerjakan lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas,” tegas juru bicara Fraksi Golkar.
Selain itu, Fraksi Golkar mengimbau setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyelesaikan belanja modal tepat waktu dan tepat mutu. Pemkot Tegal juga diminta bersiap menghadapi musim hujan dengan berkoordinasi bersama Balai PSDA Pemali Comal terkait pengerukan sedimentasi sungai dan perbaikan tanggul di Kali Ketiwon, Kali Kemiri, serta Kaligangsa.(wn)
