DPRD Kota Tegal

Sebab di Kota Tegal Sepi Investas Karena Ketiadaan Perangkat Regulasi dan instrument Pendukung

Bagikan

Kota Tegal- Sepinya iklim berinvestasi di Kota Tegal lebih disebabkan oleh tidak adanya perangkat regulasi dan instrument pendukung yang menjamin kepastian hukum bagi investor.

Hal itu terkuak dalam public hearing DPRD Kota Tegal guna mendiskusikan rancangan peraturan daerah (Perda) tentang penanaman modal, di ruang rapat Paripurna DPRD kota Tegal, Rabu (10/12/2025) malam.

Dalam public hearing yang dihadiri berbagai tokoh masyarakat, pimpinan dan anggota DPRD serta sejumlah kepala OPD dan perwakilan Forkompimda dijelaskan, bahwa di Kota Tegal perlu diterbitkan Perda tentang penanaman modal.

Dalam leaflet yang dibagikan kepada peserta public hearing dijelaskan bahwa ketiadaan pihak yang berinvestasi atau menanamkan modalnya di Kota Tegal karena belum ada kejelasan regulasi yang menjamin kepastian hukum.

Dijelaskan, potensi investasi yang menjadi unggulan di kota Tegal hanya ada di dua sektor yaitu, pertanian dan pariwisata.

Sayangnya kedua sektor tersebut hingga kini tidak tergarap optimal. Sejumlah investor lokal maupun luar kota masih kurang berminat berinvestasi di kedua sektor (perdagangan dan jasa) tersebut.

Oleh karena itu, diperlukannya Perda tentang penanaman modal untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi investor.

Perda tentang penanaman modal juga berfungsi sebagai landasan hukum unik memberikan insentif dan kemudahan yang sesuai dengan kondisi lokal serta mengatur hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat di dalam usaha penanaman modal.

Masalah lain yang menjadi penghambat iklim berinvestasi di Kota Tegal diantaranya:
1. Pemenuhan syarat / komitmen izin masih dikelola secara sektoral, hal ini menyebabkan pelayanan terkesan lambat dan berbelit-belit.
2. SOP teknis yang berada di OPD teknis dalam pemenuhan komitmen perizinan saat ini belum selaras dengan layanan perizinan yang ada.
3. Petugas layanan perizinan terkait rekomendasi teknis belum berada satu atap dengan kantor pelayanan perizinan.
4. Belum adanya aplikasi yang terintegrasi dari unit layanan ke OPD teknis.
5. Perubahan regulasi pemerintah pusat belum ditindaklanjuti dengan perubahan regulasi di daerah.
6. Peraturan perizinan pusat ada yang belum sinkron aturan di Kota Tegal dan sebaliknya.

Demikian permasalahan permasalahan invetasi yang terungkap dalam diskusi public hearing DPRD Kota Tegal.(Riyanto)

 

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top