Maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Kota Tegal dan Jalan Pancasila memicu gejolak baru. Puluhan pedagang mendatangi Gedung DPRD Kota Tegal untuk menyampaikan rentetan keluhan terkait penataan kawasan yang dinilai justru merugikan pendapatan mereka.

​Audiensi yang berlangsung pada Senin (24/8) di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kota Tegal ini dihadiri sekitar 25 perwakilan pedagang. Kedatangan mereka diterima langsung oleh jajaran Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Tegal untuk membahas penataan kawasan, sistem parkir, hingga dugaan pungutan liar. ​

Koordinator PKL Jalan Pancasila dan Alun-Alun Kota Tegal, Yuliana, mengungkapkan bahwa pertumbuhan pedagang di kawasan tersebut makin tak terkendali. Menurutnya, pemerintah daerah terkesan belum hadir untuk melakukan penataan yang tegas bagi 120 pedagang yang terdaftar dalam kelompoknya.

​”Pertumbuhannya sekarang sangat pesat dan sangat banyak. Kami merasa pemerintah belum hadir untuk mengendalikan kondisi ini,” kata Yuliana di hadapan para wakil rakyat. ​Selain ledakan jumlah pedagang, kebijakan sentralisasi lokasi parkir ke tiga titik utama juga dituding menjadi biang kerok anjloknya omzet pedagang. Pengunjung yang biasanya bisa memarkirkan kendaraan di area terdekat kini enggan mampir ke lapak-lapak pedagang.

​Kondisi ini makin diperparah saat gelaran acara atau event besar di Jalan Pancasila. Bukannya mendatangkan keuntungan, akses masuk pengunjung yang tertutup traffic event justru membuat pendapatan pedagang merosot tajam. ​Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal, Zaenal Nurohman, menegaskan bahwa payung hukum penataan PKL sebenarnya sudah ada melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Namun, implementasinya terhambat akibat Peraturan Wali Kota (Perwal) yang tak kunjung disahkan.

​”Perwal-nya belum selesai, sehingga pendataan, penataan, maupun pembedayaan belum berjalan. Ini yang sangat tidak kita harapkan,” ujar Zaenal.(wn)