Kota Tegal- Anggota Komisi I DPRD Kota Tegal, Arie Prima Setyoko pertanyakan tindak lanjut dari BKPSDM terkait penanganan pelanggaran etik yang dilakukan oleh oknum Satpol PP Pemkot Tegal insial CAK (28) dalam forum rapat kerja Komisi I dengan BKPSDM, Kamis (16/4/2026) siang.

“Terkait kedisiplinan kami ingin tahu sudah sejauh mana kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oknum ASN PPPK Satpol PP Kota Tegal, berinisial CAK,” kata Arie.

Arie Prima Setyoko yang akrab disapa Koko menyoroti tingginya pelanggaran yang dilakukan oknum ASN atau PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

Berkaitan dengan hal itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tegal Slamet Wahyono S.STP, M. Si. menjelaskan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah disampaikan kepada Walikota Tegal, Dedy Yon Supriyono, untuk kemudian ditetapkan putusan hukuman.

Lebih lanjut Slamet Wahyono kepada Komisi I DPRD Kota Tegal mengatakan
secara ketentuan dan regulasi, kasus itu langsung tindaklanjuti.

Hal itu dimulai dari pemeriksaan oleh atasan yang bersangkutan, dalam hal ini kepala bidang, unit kerja hingga Kepala Satpol PP Kota Tegal, Budi Pradibto.

Menurut Slamet, karena ini indikasinya masuk dalam kategori pelanggaran berat. Jadi sesuai aturan dan ketentuan, kategori pelanggaran disiplin PNS sedang dan berat itu harus diteruskan dan ditindaklanjuti oleh tim pemeriksa yang dibentuk oleh Walikota.

“Kemudian dibuat nota dinas kepada wali kota dan wali kota membentuk tim pemeriksa yang meliputi Inspektorat, BKPSDM dan Satpol PP,” kata Slamet.

Sejauh ini, CAK telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan dan saat ini tahapannya masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi.

Namun, terkait siapa yang diperiksa sebagai saksi dan sampai berapa lama kasus ini berlangsung, secara ketentuan Slamet tidak bisa menyampaikan, karena itu menjadi kewenangan Tim Ad hoc yang dipimpin Inspektur Kota Tegal, Budi Hartono.

“Kami BKSDM hanya menjadi bagian anggota Tim Ad hoc. Jadi saksinya siapa saja yang dipanggil dan perkembangannya seperti apa, kami tidak berwenang menyampaikan,” jelas Slamet.

Terkait rekomendasi hukuman yang akan dijatuhkan, diakui Slamet nanti akan disampaikan Tim Ad hoc kepada Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono.

Selanjutnya, Walikota Tegal akan memberikan keputusan yang akan diteruskan ke BKPSDM.

Menurut Slamet, Tim ad hoc sudah berproses, kalau tidak salah sudah menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan.

“LHP ini sudah ke Wali Kota dan nanti pak Wali yang memutuskan. Apa hukumannya, itulah yang akan disampaikan ke kami,” pungkas Slamet.(Jay)