DPRD Kota Tegal

Fraksi PKB DPRD Kota Tegal Soroti Tentang Trend Penurunan PAD

Bagikan

Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap RAPBD 2026

Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Kota Tegal, Anshori Fakih dalam paparannya menyampaikan beberapa catatan penting setelah mempelajari penjabaran Nota Keuangan RAPBD 2026. Salah satu yang menjadi sorotan tentang adanya tren penurunan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,29 persen atau sekitar Rp6,0 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna, Senin, 27 Oktober 2025 siang. Pada kesempatan itu, enam fraksi yang ada, menyampaikan pemandangan umum atas Nota Keuangan RAPBD 2026. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro didampingi Wakilnya Wasmad Edi Susilo dan Amiruddin. Hadir dalam kegiatan, Wali Kota Tegal H. Dedy Yon Supriyono, Wakil Wali Tazkiyyatul Muthmainnah, perwakilan Forkopimda, serta unsur Tim Penggerak PKK.

“Fraksi PKB menekankan perlunya penguatan PAD. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat. Kami mendorong Pemkot menjajaki kerja sama dengan pihak ketiga dalam pemungutan retribusi. Sesuai arahan Permendagri sebagai langkah memperkuat basis pendapatan daerah,” kata, Anshori Faqih.

Sementara, Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Mohammad Tarso Supriadin memberikan sejumlah usulan prioritas yang perlu diperhatikan. Dalam penyusunan RAPBD 2026. Antara lain penanganan rob yang semakin meluas di wilayah pesisir, terutama dari Muarareja hingga Panggung. Kemudian penataan fasilitas dan infrastruktur UMKM di Pujasera Jalan Melati, termasuk penyediaan toilet dan pengaturan parkir di kawasan selatan Stadion Yos Sudarso.

“Selanjutnya, optimalisasi fungsi CMJT, agar tidak hanya berfungsi sebagai lahan parkir saat kegiatan tertentu. Melainkan digunakan sesuai rencana fungsi awal,” ujarnya.

Selain dua fraksi tersebut, fraksi-fraksi lain juga menyampaikan masukannya. Utamanya terkait proyeksi pendapatan, prioritas belanja, efisiensi anggaran serta upaya peningkatan pelayanan publik.

Keseluruhan fraksi sepakat penyusunan RAPBD 2026 harus responsif. Terhadap kondisi fiskal yang menantang sekaligus mempertahankan fokus pada pelayanan dasar publik dan mitigasi risiko bencana.(wn)

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top