DPRD Kota Tegal sepakat melangkah ke tahap pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026. Keputusan ini diambil secara resmi oleh seluruh alat kelengkapan dewan dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal.
Meski memberikan sinyal hijau, fraksi-fraksi di dewan melayangkan sejumlah catatan kritis. Para legislator menyoroti efisiensi waktu pelaksanaan program pembangunan serta struktur peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai berpotensi memberatkan warga.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro, bersama dua Wakil Ketua, Wasmad Edi Susilo dan Amiruddin. Pucuk pimpinan jajaran eksekutif turut hadir, meliputi Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, Wakil Wali Kota Tazkiyyatul Muthmainnah, serta Sekda Agus Dwi Sulistyantono.
Rincian pemandangan umum fraksi memaparkan gambaran umum postur anggaran baru. Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Sutari, membeberkan bahwa total target Pendapatan Daerah dirancang menyentuh Rp1,10 triliun. Porsi pendapatan tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp487 miliar dan dana transfer yang disepakati sebesar Rp619 miliar. Sementara itu, pagu Belanja Daerah TA 2026 diproyeksikan berada pada angka Rp1,17 triliun.
Alokasi belanja ini terbagi ke dalam belanja operasional sebesar Rp1,11 triliun dan belanja modal Rp56 miliar. Untuk alokasi belanja tidak terduga, pos ini ditetapkan tetap berada di angka Rp2 miliar sebagaimana skema sebelum perubahan. Sorotan tajam mengenai efisiensi pengerjaan program datang dari Fraksi PDIP. Sutari menegaskan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal bersikap realistis dalam mengeksekusi sisa waktu tahun anggaran running.
Ia meminta instansi terkait memprioritaskan program kegiatan yang benar-benar bisa diselesaikan. Langkah ini dianggap krusial agar anggaran belanja teralokasi tepat sasaran dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. ”Mengingat waktu efektif yang sudah semakin berkurang, maka kami berharap agar belanja kegiatan yang direncanakan adalah yang benar-benar dapat dikerjakan dan mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat atau setidaknya dapat mengurangi PR-PR Pemerintah Kota Tegal,” tutur Sutari. (wn)
