Berita

Juru bicara Fraksi PKS DPRD Kota Tegal, Zaenal Nurohman sampaikan Pandangan Umum pada Rapat Paripurna. Foto: Istimewa.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tegal Ary Prima Setyoko sampaikan Pandangan Umum pada Rapat Paripurna. (Foto: Istimewa)

KOTA TEGAL, dprd.tegalkota.go.id - Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindera) DPRD Kota Tegal menyampaikan Pandangan Umum (PU) tentang tiga Raperda disampaikan oleh juru bicaranya Mohamad Tarso Supriadin pada Rapat Paripurna, Rabu (4/11/2026). Mengawali PU Tarso Supriadin menyampaikan, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bahari Kota Tegal, mengalami perubahan pada ketentuan ayat (2) pasal 10 yang berkaitan dengan modal disetor dan pasal 47 yang berkaitan dengan jumlah anggota Direksi. Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, jumlah Direksi paling sedikit satu orang dan paling banyak lima orang. Penentuan jumlahnya didasarkan pada jumlah pelanggan Perumdanya 1 satu orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 50.000. Tiga orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 50.001 sampai dengan 100.000, dan lima orang Direksi untuk jumlah pelanggan lebih dari 100.000. "Penentuan jumlah anggota Direksi harus mendasari pada azas efesiensi dan efektifitas pengurusan Perumda," terang Tarso Supriadin. Fraksi Partai Gerindera mempertanyakan jumlah pelanggan Perumda Tirta Bahari Kota Tegal per tanggal 31 Oktober 2026, dan berapakah pertumbuhan jumlah pelanggan per bulannya. "Sudahkah Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal menerapkan tarif air pemulihan biaya secara penuh. Berapa rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal saat ini," tanya Tarso. Raperda tentang Perubahan kelima atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal. Sebagai langkah integrasi kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam sistem perangkat Daerah Kota Tegal. Tindak lanjut dari Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Fraksi Gerindra DPRD Kota Tegal mendukung perubahan Raperda tersebut dan setelah ditetapkan agar Walikota Tegal segera melaksanakan perubahan kelembagaannya, karena saat ini sudah memasuki bulan November yang merupakan waktu rawan banjir genangan dan banjir ROB di Kota Tegal, saat itulah peran BPBD sangat dinanti dan dibutuhkan olah masyarakat Kota Tegal yang terdampak banjir genangan dan banjir ROB. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2026-2046. Draf Raperda yang terdiri dari 15 BAB dan 96 Pasal menunjukkan bahwa Raperda ini sangat komplek dan detail. Fraksi Gerindra DPRD Kota Tegal berharap penggantian Perda RTRW tidak semata didasari atas penyesuaian terhadap aturan yang lebih tinggi dan kebijakan dari Pemerintah pusat. Perda ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat yang berkaitan dengan tata guna lahan terutama yang berkaitan dengan zonasi peruntukan lahan. Agar melibatkan unsur masyarakat sebanyak mungkin yang tersebar di 27 Kelurahan yang ada di Kota Tegal, karena persoalan tata guna lahan dan zonasi peruntukan lahan di masing-masing kelurahan tidak sama. Berkaitan dengan ketentuan RTH 30 persen dari luas wilayah Kota Tegal, yang meliputi RTH publik 20 persen dan RTH privat 10 persen mohon lebih dicermati, karena akan sulit terealisasi karena keterbatasan luas wilayah Kota Tegal yang tidak sebanding dengan laju pemanfaatan lahan oleh masyarakat maupun investor. Masih berkaitan dengan RTH 30 persen, untuk dipertimbangkan dalam Perda RTRW adanya klausul yang memerintahkan Wali Kota membuat peraturan Wali Kota mengenai pembangunan taman kota dan himbauan kepada masyarakat Kota Tegal untuk menanam pohon sesuai dengan kondisi rumah dan lingkungannya, hal ini dimaksudkan agar indeks tutupan lahan meningkat. Fraksi Gerindra DPRD Kota Tegal Menyetujui Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, Raperda tentang Perubahan kelima atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tega, dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2026-2046 dibahas lebih lanjut oleh Alat Kelengkapan Dewan.

Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriono membuka pelatihan. Foto: Istimewa.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro. (Foto: Istimewa)