DPRD Kota Tegal

Fraksi PKS DPRD Kota Tegal Sampaikan Pandangan Umum terhadap Tiga Raperda

Bagikan

Juru bicara Fraksi PKS DPRD Kota Tegal, Zaenal Nurohman sampaikan Pandangan Umum pada Rapat Paripurna. Foto: Istimewa.

KOTA TEGAL, dprd.tegalkota.go.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
DPRD Kota Tegal menyampaikan Pandangan Umum (PU) Fraksi disampaikan oleh juru bicara Fraksi, Zaenal Nurohman pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Rabu (4/11/2026).

Zaenal menyampakan, Fraksi PKS DPRD Kota Tegal menegaskan bahwa pembahasan terhadap ketiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini harus diletakkan di atas tiga pilar utama pembentukan regulasi daerah.

Pertama, setiap pasal yang dirumuskan wajib memberikan
kemanfaatan serta dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,
khususnya dalam pemenuhan hak dasar atas air bersih,
perlindungan dari ancaman bencana, dan jaminan ruang hidup
yang layak.

Kedua, norma hukum yang ditetapkan harus realistis dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan
kapasitas fiskal daerah, kesiapan kelembagaan aparatur, serta daya dukung lingkungan perkotaan secara berkesinambungan.

Ketiga, draf regulasi ini harus menghadirkan kepastian hukum (legal certainty) yang kokoh, selaras dengan hierarki peraturan
perundang-undangan di tingkat nasional maupun provinsi, tertib administrasi, serta mampu mencegah multi-interpretasi maupun sengketa hukum di kemudian hari demi terwujudnya keadilan bagi seluruh warga Kota Tegal.

Setelah mencermati penjelasan Wali Kota
Tegal pada Rapat Paripurna tanggal 29 Oktober 2026 serta menelaah draf materi muatan ketiga Raperda tersebut, Fraksi PKS
menyampaikan catatan kritis, saran, dan pertanyaan.

Raperda Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2200 tentang Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal.

Regulasi ini kata Zaenal merupakan tindak lanjut yuridis atas Permendagri
Nomor 23 Tahun 2024 terkait batas penyesuaian susunan direksi, persyaratan, dan periodesasi masa jabatan paling lambat dua tahun sejak diundangkan.

Perubahan kelembagaan ini harus berdampak pada peningkatan mutu layanan air bersih yang dirasakan langsung oleh masyarakat. “Ada dua perubahan pasal dalam raperda ini yaitu pada pasal 10 tentang penyertaan modal dan pasal 47 mengenai ketentuan jumlah direksi,” ujar Zaenal.

Berdasarkan perubahan Pasal 47, penetapan jumlah
anggota Direksi didasarkan pada klasifikasi jumlah pelanggan, di
mana untuk pelanggan sampai dengan 50.000 dialokasikan satu
orang Direksi yang sekaligus merangkap tugas Direktur Utama
dengan alasan efisiensi. “Mohon penjelasan bagaimana skema pembagian beban kerja manajemen agar pemangkasan atau
penetapan jumlah direksi ini tetap menjaga akselerasi pelayanan teknis dan keuangan tanpa mengurangi prinsip Good Corporate
Governance,” ujar Zaenal.

Zaenal juga mempertanyakan sejauh mana penataan formasi direksi ini mampu memberikan solusi konkret atas keluhan pelanggan, terutama menyangkut kelancaran aliran air 24 jam di kawasan padat dan wilayah pesisir, serta jaminan kelayakan kualitas air konsumsi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 serta Pasal 54 PP
Nomor 18 Tahun 2016, Pemkot Tegal menetapkan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai Badan Daerah Tipe B dengan pertimbangan kapasitas fiskal daerah dan keterbatasan aparatur.

Fraksi PKS memaklumi pertimbangan
rasionalisasi tersebut, namun mengingatkan bahwa karakteristik
Kota Tegal sebagai daerah pesisir utara menyimpan ancaman nyata berupa rob, kenaikan muka air laut, genangan banjir musiman, dan
potensi kebencanaan perkotaan lainnya.

Kebencanaan di wilayah perkotaan membutuhkan kolaborasi yang
cepat antara dinas teknis (PUPR, Perkim, Dinsos, Satpol PP, dan
Dinas Lingkungan Hidup). Dengan penetapan status kelembagaan
Tipe B, bagaimana strategi Pemkot memastikan bahwa kecepatan respon lapangan, ketersediaan logistik darurat, dan kesiapsiagaan
personel Tim Reaksi Cepat (TRC) tidak mengalami penurunan kualitas.

Fraksi PKS menyambut baik pembaharuan dokumen RTRW untuk horizon 20 tahun ke depan sebagai tindak lanjut atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 dan rekomendasi teknis peninjauan kembali dari Kementerian ATR/BPN. RTRW adalah
naskah kedaulatan spasial yang mengunci arah masa depan Kota Tegal.

Mohon penjelasan Bagaimana strategi terukur Pemkot Tegal dalam memenuhi amanat minimal 30 persen RTLH di tengah sempitnya ketersediaan lahan kota dan derasnya alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun

Bagaimana dokumen RTRW 2026–2046 ini mengantisipasi
penurunan muka tanah dan intrusi air laut di sepanjang kawasan
pesisir, baik melalui penetapan sempadan pantai maupun kawasan lindung bakau (mangrove).

Bagaimana tata ruang baru ini memberikan jaminan legal terhadap ruang berusaha bagi pedagang mikro, UMKM, dan pasar tradisional, agar penataan modernisasi kawasan komersial tidak meminggirkan
simpul ekonomi masyarakat bawah.-(SUT)

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top