Kepala SLB SPK Muhammadiyah Tegal, Rizki Alghani, menyoroti persoalan akses pendidikan bagi anak disabilitas di Kota Tegal. Rizki menyebut masih banyak anak berkebutuhan khusus yang belum bisa bersekolah lantaran keterbatasan
Anggota Komisi I DPRD Kota Tegal, Tengku Rayhan Makarim, menanggapi persoalan minimnya akses pendidikan bagi anak disabilitas di Kota Tegal. Rayhan meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi
Reses masa persidangan I DPRD Kota Tegal anggota Fraksi Partai Amanat Persatuan, Tengku Rayhan Makarim, digelar di Kelurahan Tunon, Kecamatan Tegal Selatan, Jumat 5 Desember 2025. Dari empat isu yang
Pemerintah Kota (Pemkot) bersama DPRD Kota Tegal mengupayakan anggaran senilai Rp5 miliar dalam APBD 2026 mendatang. Anggaran itu, untuk penanganan banjir rob di wilayah Kelurahan Muarareja. Ketua DPRD Kota Tegal
DPRD Kota Tegal menggelar rapat paripurna dengan agenda penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026. Dalam rapat itu, juga disampaikan tiga raperda inisiatif DPRD dan 3 Raperda yang diusulkan Pemerintah
Para penyewa kios milik Pemerintah Kota Tegal dapat mengajukan keringanan retribusi. Meski begitu, penggunaan aset daerah harus sesuai aturan dan tidak diperjualbelikan. Itu, diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal,
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Abdul Ghoni, PKS menyoroti ketergantungan APBD terhadap dana transfer dari pusat. Dalam pandangan akhirnya, PKS menilai kondisi fiskal daerah yang menunjukkan ketergantungan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) akhirnya disahkan menjadi APBD 2026 melalui rapat Paripurna yang digelar pada Sabtu, 29 November 2025. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro
Tumpukan sampah yang mengular di luar sejumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu atau TPST di Kota Tegal dalam sepekan terakhir mulai di keluhkan petugas kebersihan. Minimnya kesadaran warga dalam membuang sampah
DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tegal memperkuat langkah penjaringan pemilih muda melalui Sekolah Kader Loyalis atau SKL dan Sekolah Kader Perubahan atau SKP. Program ini merupakan instruksi dari DPP PKB
