Para penyewa kios milik Pemerintah Kota Tegal dapat mengajukan keringanan retribusi. Meski begitu, penggunaan aset daerah harus sesuai aturan dan tidak diperjualbelikan.
Itu, diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal, Zaenal Nurohman, belum lama ini. Menurutnya, belum lama ini pihaknya menerima pengaduan dari pedagang yang menyewa kios di Jalan Diponegoro.
“Aduan itu, sudah dibahas dalam rapat bersama Badan Keuangan Daerah (Bakeuda). Hasilnya, para pedagang diminta mengajukan permohonan keringanan secara langsung kepada Kepala Bakeuda untuk kemudian diverifikasi,” katanya.
Zaenal menegaskan kios milik Pemkot itu, merupakan aset. Sehingga, harus dimanfaatkan sesuai peruntukkannya, yakni untung usaha dan tidak boleh diperjualbelikan atau disewakan ulang kepada pihak lain. “Sebagian aset Pemkot, termasuk di Jalan Ahmad Dahlan dan Ahmad Yani, juga digunakan untuk aktivitas dagang sehingga perlu diawasi dengan ketat. Jangan sampai kios disewa dari Pemkot dengan harga murah, lalu disewakan lagi ke orang lain dengan harga lebih mahal,” ujarnya.
Karenanya, ujar Zaenal, pihaknya meminta agar Bakeuda melakukan verifikasi secara ketat. Jika nanti ditemukan pelanggaran, harus segera ditindak atau diputus kontrak.
Terkait penyesuaian tarif kios, Zaenal menambahkan, memang terasa besar bagi pedagang, karena sudah lama tidak mengalami pembaruan tarif. Sehubungan pedagang butuh adaptasi dan di dalam Perda ada klausul keringanan, jadi itu bisa dimanfaatkan.
Kepala Bakeuda Kota Tegal, Siswoyo, menjelaskan pengajuan keringanan sewa kios harus dilakukan per orang, bukan secara kelompok. Surat permohonan dapat ditujukan kepada Wali Kota dengan tembusan Bakeuda. “Kalau surat masuk, nanti kami tinjau satu per satu. Tidak semua pedagang kondisinya sama, ada yang ramai ada yang sepi. Jadi besaran keringanannya juga akan berbeda,” kata Siswoyo.
Menurut Siswoyo, pihaknya mendukung verifikasi ketat terhadap penyewa. Sehingga, aset Pemkot tidak disalahgunakan, termasuk untuk praktik sewa ulang ilegal.(wn)