DPRD Kota Tegal

Warga Tolak Kebijakan Penutupan Perlintasan Rel KA oleh PT KAI di Jalan Banyumas Tegal

Bagikan

Kota Tegal- Warga RT 3 RW 3 Kelurahan Debong Tengah, Tegal Selatan, Kota Tegal protes terhadap kebijakan PT KAI yang hendak menutup secara permanen perlintasan rel Kereta Api (KA).

Hal itu disampaikan Ketua RT 3 RW 3 Kelurahan Debong Tengah, Mustofa, kepada awak media, Kamis (21/5/ 2026) malam.

Menurut Mustofa, kebijakan itu disampaikan oleh PT KAI dalam sosialisasi yang didampingi oleh Dinas Perhubungan Kota Tegal belum lama ini.

Alasan penolakan warga lantaran perlintasan tersebut sudah sejak berpuluh tahun lalu menjadi akses untuk kegiatan perekonomian warga.

“Kami bersama masyarakat yang terhubung oleh perlintasan itu jelas menolak keras kebijakan tersebut, kami berharap perlintasan itu tetap terbuka untuk umum bisa dilalui oleh kendaraan karena menjadi akses ekonomi warga,” jelas Mustofa.

Mustofa mengatakan dirinya tidak sependapat dengan PT KAI yang menganggap jika perlintasan rel KA di Jalan Banyumas adalah perlintasan liar atau tak resmi.

Hal senada disampaikan oleh Ketua RW 3 Kelurahan Debong Tengah, Mohammad Amin yang mengatakan bahwa semestinya Pemkot Tegal bisa menghalangi keinginan PT KAI dengan cara meningkatkan status perlintasan rel KA itu menjadi perlintasan resmi.

“Kami tetap menolak kebijakan penutupan itu, mengingat akses yang menghubungkan dua daerah Kota dan Kabupaten Tegal itu merupakan jalur pintas untuk efektifitas roda perekonomian,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi Partai Gerindra, Mohammad Sefrudin sangat menyayangkan informasi akan ditutupnya perlintasan rel KA Jalan Banyumas.

Menurut Sefrudin, selama ini akses perlintasan rel KA itu dijaga oleh warga setempat dengan cara swadaya. Bahkan, penjaga perlintasan membekali diri dengan alat komunikasi HT yang komunikasinya terakses ke Stasiun KA Kota Tegal.

Sefrudin meminta kepada Pemkot Tegal bisa hadir melakukan back up warga agar perlintasan rel KA Jalan Banyumas tetap terbuka.

“Semestinya Pemkot Tegal menginput perlintasan itu menjadi bagian dari kewenangan Dinas Perhubungan guna diadakan pos penjagaan yang dibiayai oleh Pemkot Tegal,” ungkap Sefrudin.

Lebih jauh Sefrudin mengatakan, tidak elok jika Pemkot Tegal tidak bisa melindungi dan membela kehendak warganya sendiri yang jelas-jelas memiliki kehendak yang positif.

“Kami berharap kebijakan rencana penutupan perlintasan rel KA di jalan Banyumas Debong Tengah itu dievaluasi kembali. Satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan status perlintasan agar tidak dianggap liar,” pungkas Sefrudin.(Jay)

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top