DPRD Kota Tegal

Wali Kota Tegal Sampaikan Jawaban Pandangan Umum Fraksi DPRD

Bagikan

Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriono menyampaikan pokok jawaban atas PU Fraksi pada Rapat Paripurna. (Foto: Istimewa)

KOTA TEGAL, dprd.tegalkota.go.id –
Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriono menyampaikan pokok-pokok jawaban atas Pandangan Umum (PU) Fraksi DPRD Kota Tegal pada Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026).

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro, dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmad Edi Susilo, Amiruddin, Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah, Perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Tegal, Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Camat dan Lurah Kota Tegal.

Wali Kota Tegal Dedy Yon menyampaikan jawaban atas PU Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDERA).
“Saya sependapat bahwa pertumbuhan usaha kuliner
dan jasa menjadi peluang peningkatan PAD, melalui
pembaruan data objek dan wajib pajak, pendataan usaha
baru, pencocokan data perizinan dengan data perpajakan,
perluasan pembayaran non-tunai serta peningkatan pengawasan dan kepatuhan Pelaporan Pajak Barang Jasa
Tertentu (PBJT),” kata Dedy Yon.

Disampaikan, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal untuk mendapatkan insentif fiskal daerah adalah membangun sistem kerja lintas OPD yang berorientasi pada indikator, data yang valid, perbaikan kinerja, serta
kesiapan dokumen dan pelaporan.

“Saya mengucapkan terimakasih atas koreksi terhadap
rancangan peraturan daerah tetang APBD Tahun Anggaran
2027 defisit yang benar adalah Rp.35.000.000.000,” ujar Wali Kota Tegal.

Jawaban atas PU Fraksi Partai Amanat Persatuan (PAP),
program prioritas baru di Tahun 2027 adalah
revitalisasi Pasar Pagi Blok C dan pembangunan TPA
Bokong Semar dan pembayaran MPP.

Program prioritas
lanjutan antara lain pengadaan mesin pengolah sampah,
pembayaran iuran JKN, pengadaan mebel sekolah, penanganan banjir dan jalan serta percepatan pelayanan dokumen kependudukan.

Program prioritas yang mengalami kenaikan yaitu pembayaran honor RPP. Capaian program di Tahun 2026, antara lain indikator makro pembangunan yang mengalami kenaikan, penghargaan sutami untuk pembangunan jalan, serta penghargaan kategori akses dan kualitas layanan kesehatan.

Jawaban PU Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pemerintah Kota Tegal berkomitmen untuk
meningkatkan kemandirian daerah melalui peningkatan PAD sedangkan upaya-upaya yang dilakukan antara lain
mendorong pemungutan yang lebih mudah, transparan, dan
tercatat melalui perluasan pembayaran non-tunai,
penyampaian informasi tagihan secara digital, serta
penguatan pengawasan transaksi.

Digitalisasi membantu
mengurangi kesalahan pencatatan dan mempersempit,
peluang kebocoran.
Peningkatan PAD diarahkan pada
pendataan potensi dan kepatuhan, bukan pungutan tanpa
dasar hukum atau kenaikan tarif yang tidak proporsional.

Jawaban PU Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR) alokasi transfer ke daerah Tahun 2027 dipersilahkan
mencermati jawaban pada Fraksi amanat persatuan. Pemetaan potensi pajak reklame melalui pendataan meliputi jenis, ukuran, lokasi, masa tayang, dan status perizinan. Untuk PBJT, pendataan diarahkan pada usaha
makanan/minuman, perhotelan, jasa parkir, hiburan, dan objek PBJT lain sesuai ketentuan. Hasil pendataan menjadi
dasar penetapan target, pengawasan, dan pembinaan.

Jawaban PU Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait peningkatan pajak dan retribusi daerah
dipersilahkan mencermati jawaban pada Fraksi PDI Perjuangan. Berkaitan dengan optimalisasi aset daerah,
dipersilahkan mencermati jawaban pada Fraksi Amanat
Persatuan. Strategi dan inovasi bisnis BUMD Kota Tegal diarahkan agar BUMD benar-benar menjadi motor penggerak PAD
melalui tiga pilar utama, yaitu pemberian pelayanan terbaik.

Jawaban PU Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait tema pembangunan yang dituangkan dalam
program pada RAPBD Tahun 2027 silahkan cermati jawaban
pada Partai GERINDERA. Sebagai kota perdagangan dan jasa, maka
pertumbuhan pajak yang paling dominan adalah pajak barang dan jasa tertentu seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Optimalisasi pendapatan pajak
daerah dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan pajak daerah.

“Penganggaran belanja daerah berpedoman pada RKPD Tahun 2027 dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sehingga setiap program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan sudah melalui proses perencanaan
pembangunan daerah dengan output dan outcome yang
terukur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Dedy Yon.

Di akhir penyampaian jawaban PU, Wali Kota berharap pembahasan Raperda APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan dengan baik melalui alat kelengkapan DPRD, sehingga segera memperoleh persetujuan bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.-(SUT)

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top