DPRD Kota Tegal

Fraksi Amanat Persatuan DPRD Kota Tegal Sampaikan PU atas Nota Keuangan Raperda Kota Tegal tentang APBD Tahun Anggaran 2027

Bagikan

Juru bicara Fraksi Amanat Persatuan DPRD Kota Tegal Tengku Rayhan Makarim menyampaikan Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna. (Foto: Istimewa)

KOTA TEGAL, dprd.tegalkota.go.id –
Fraksi Amanat Persatuan DPRD Kota Tegal menyampaikan Pandangan Umum (PU) Fraksi atas 2nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahu Anggaran 2027.

PU Fraksi Amanat Persatuan DPRD Kota Tegal disampaikan oleh juru bicara Fraksi
Tengku Rayhan Makarim pada Rapat Paripurna, Senin (16/11/2026).

Sebagaimana disampaikan dalam Nota Keuangan, rancangan APBD 2027 memuat pendapatan daerah Rp1.115.718.849.600, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Rp508.254.392.600 (sekitar 45,6 persen) dan pendapatan transfer
Rp607.464.457.000 (sekitar 54,4 persen).

Belanja daerah Rp1.150.718.849.600, terdiri dari belanja operasi
Rp1.093.151.911.790 (sekitar 95 persen), belanja modal Rp55.566.937.810 (sekitar
4,8 persen), dan belanja tidak terduga Rp2.000.000.000.

Defisit Rp35.000.000.000 (sekitar 3,1 persen dari pendapatan), ditutup dengan
penerimaan pembiayaan berupa perkiraan SiLPA tahun sebelumnya.

“Dari angka-angka tersebut, Fraksi kami mencatat tiga hal pokok lebih dari separuh pendapatan masih bergantung pada pusat; hampir seluruh belanja habis untuk belanja
operasi, dan defisit ditutup dengan SiLPA yang nilainya baru dapat dipastikan setelah tahun anggaran berjalan,” kata Rayhan.

Dari Gambaran umum tersebut diatas muncul Pandangan dan Pertanyaan dari Fraksi
Amanat Persatuan yaitu, Perbedaan Signifikan Program 2027 dibanding 2026
Nota Keuangan menyebut fokus belanja 2027 pada penanganan persampahan,
penanganan banjir, pembangunan Pasar Pagi Blok C, penanganan jalan, rehabilitasi
rumah tidak layak huni, percepatan pelayanan dokumen kependudukan, dan cakupan
Universal Health Coverage (UHC).

“Sepanjang pengetahuan kami, sebagian besar fokus
ini bukan hal baru.
Karena itu kami bertanya,” ujarnya.

Apa perbedaan yang signifikan antara program prioritas 2027 dengan 2026.
Mohon dijelaskan program mana yang baru, mana yang dilanjutkan, mana yang diperbesar, dan mana yang dikurangi atau dihentikan.

Apa capaian terukur program 2026 (output dan outcome) yang menjadi dasar
penetapan program 2027. Di tahun ketiga, masyarakat berhak melihat hasil,
bukan sekadar daftar kegiatan.

Dengan belanja modal hanya sekitar 4,8 persen dari total belanja, bagaimana
Pemerintah Kota memastikan program-program fisik seperti banjir, jalan, dan Pasar Pagi Blok C benar-benar dapat dikerjakan tanpa saling berebut anggaran.

Fraksi Amanat Persatuan memahami bahwa ruang fiskal daerah terbatas.
Karena keterbatasan itulah APBD harus disusun realistis, hati-hati, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Target pendapatan harus bisa dicapai, belanja harus
tepat sasaran, dan persoalan yang dikeluhkan warga, seperti banjir, kemacetan, PKL,
dan parkir, tidak boleh terus berulang dari tahun ke tahun.

Dengan catatan, pertanyaan, dan masukan tersebut, Fraksi Amanat Persatuan
dapat menerima Raperda tentang APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2027 untuk
dibahas pada tahap selanjutnya bersama alat kelengkapan DPRD. “Kami berharap jawaban Wali Kota nantinya konkret dan disertai data. Demikian pandangan umum Fraksi Amanat Persatuan,” tutup Rayhan.-(SUT)

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top