Tantangan cukup berat dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan proses pembangunan. Pasalnya, dana transfer dari Pemerintah Pusat mengalami pemotongan, sehingga mengakibatkan ‘turbulensi’ pada postur APBD di tengah desakan warga akan perbaikan infrastruktur dasar. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kota Tegal H. Abdul Ghoni saat menggelar reses belum lama ini.
Menurutnya, rencana belanja daerah 2026 terkoreksi dari rencana awal.
“Hal ini dipicu oleh kebijakan pemangkasan transfer daerah dari pemerintah pusat,” katanya.
Menurut Ghoni, Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tegal baru menyentuh angka Rp 380 miliar, atau hanya sekitar 30 persen dari total kebutuhan belanja. Sehingga ketergantungan pada pusat masih sangat tinggi. Sementara itu, pada kesempatan reses tersebut, salah satu warga mengeluhkan banjir yang kerap melanda wilayah RW 01 dan RW 02 akibat sumbatan kabel utilitas dan kerusakan drainase di Jalan Salatiga. Menanggapi itu, Ghoni menegaskan, saat ini DPRD tengah merumuskan payung hukum baru.
“DPRD sedang menggodok Perda Pengelolaan Sistem Drainase. Regulasi ini menjadi mendesak karena masifnya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman yang tidak dibarengi dengan sistem pembuangan air yang memadai,” terangnya.
Selain infrastruktur fisik, reses kali ini juga menangkap keresahan warga mengenai penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di wilayah Debong Tengah yang meresahkan warga. Pada kesempatan itu, Ghoni berkomitmen melakukan pengawasan terhadap kinerja Dinas Sosial.
Dirinya menekankan, penanganan warga rentan, harus menjadi prioritas negara melalui penguatan satgas terkait. Termasuk anak terlantar dan warga miskin (desil 1-4).(wn)
