Kota Tegal- Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Tegal, Muhammad Sefrudin mengaku kecewa dengan ulah sejumlah dapur yang belanjakan Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan nilai kurang dari Rp 10 ribu.

Hal itu disampaikan berkaitan dengan maraknya keluhan masyarakat penerima manfaat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah terkait program MBG.

Sefrudin menyebutkan, saat ini setiap pengelola MBG menerima anggaran sebesar Rp 6 juta per hari.

“Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya tidak perlu lagi mengambil keuntungan berlebihan. Saya sering melihat, per porsi nilainya hanya sekitar Rp 6 ribu sampai Rp 7 ribu,” ungkap Sefrudin, Selasa (13/1/2026).

Lebih lanjut, Sefrudin mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan keleluasaan anggaran kepada pihak pengusaha atau pihak ketiga yang mengelola program MBG.

Karena itu, Sefrudin berharap pengelola dapat bersikap jujur dan bertanggung jawab.

“Kalau misalnya diberikan Rp 10 ribu per porsi, ya berikan makanan dengan porsi dan kualitas sesuai nilai itu,” tegas Sefrudin.

Sefrudin menambahkan, jika dihitung secara akumulatif, anggaran MBG terbilang cukup besar.

“Sehari Rp 6 juta, kalau dikalikan 24 hari sudah banyak. Tinggal bagaimana dikelola dengan baik dan benar,” kata Sefrudin.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sefrudin yang saat ini duduk di Komisi I DPRD Kota Tegal berniat akan melakukan monitoring secara senyap.

Menurutnya, sekalipun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini tidak secara langsung dilibatkan dalam mekanisme program MBG, namun pihaknya berharap dinas ikut melakukan monitoring.

“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu melakukan monitoring dan memantau langsung ke sekolah-sekolah penerima manfaat program MBG. Kita cek isi omreng dan sekaligus hitung nilainya bersama tim apraisal,” ujar Sefrudin.

Dikatakan,keterlibatan Disdikbud dalam aksi monitoring senyap tehadap MBG bersama Komisi I dinilai sebagai tindakan nyata yang sangat penting dalam mengawal program pemerintah.

“Meski Disdikbud tidak masuk langsung dalam program MBG, setidaknya bersama Komisi I kita akan bersama-sama bisa melakukan monitoring,” ujar Sefrudin.

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan, monitoring diperlukan untuk memastikan kualitas dan kelayakan makanan yang diterima oleh para siswa benar-benar sesuai standar gizi.

“Monitoring ini untuk melihat, wajar atau tidak makanan yang diberikan kepada anak-anak,” jelas Sefrudin.(Riyanto Jayeng)