Kota Tegal- Kebijakan Pemerintah pusat dalam mengklasifikasikan status warga melalui pengelompokan tingkat kesejahteraan warga menjadi tema penting dalam tatap muka anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tegal, Eko Mulyono.
Acara yang digelar di balai kelurahan Pekauanan, Tegal Barat, Minggu (9/8/2026) dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) memasuki agenda Reses Anggota DPRD masa persidangan III itu didominasi dengan pertanyaan warga seputar Desil.
Pasalnya, ada sebagian warga yang dinilai sudah cukup sejahtera namun statusnya masuk kategori Desil 3, sementara ada warga yang benar benar miskin, justru masuk ke Desil 6 ke atas.
Menanggapi hal itu, Eko Mulyono yang didampingi oleh Ketua DRPD Kita Tegal Kusnendro dan Lurah Pekauman, mencoba mengurai mengenai hal tersebut.
Menurut Eko, dalam konteks sosial-ekonomi di Indonesia, desil digunakan oleh pemerintah untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari lapisan terbawah hingga teratas guna menyalurkan bantuan sosial.
Penentuan desil resmi dari pemerintah (seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) tidak hanya melihat nominal gaji, melainkan pendapatan per kapita (per orang dalam satu rumah) serta kondisi aset.
Eko mengatakan, selain besaran gaji dan jumlah tanggungan, penilaian desil juga mempertimbangkan:
Kondisi Rumah: Status kepemilikan, dinding, lantai, dan atap rumah.
Fasilitas & Aset: Daya listrik rumah, kepemilikan kendaraan (motor/mobil), dan barang elektronik.
Pengeluaran Rutin: Biaya makan, listrik, air, dan cicilan.
“Secara prinsip, status desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) atau DTKS tidak bisa diturunkan secara sengaja atau manual demi mendapatkan bantuan sosial. Namun, desil bisa berubah atau turun jika mengajukan pembaruan data yang disertai bukti perubahan kondisi ekonomi riil yang sah,” ungkap Eko.
Sementara, menanggapi pertanyaan Sutrisno warga RT 3 RW 3 Kelurahan Pekauman perihal permohonan perbaikan TPST di wilayah RT 5 RW 3 (komplek perumahan Bank Indonesia) Jl Imam Bonjol, Pekauman, Kota Tegal.
Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro, akan menegur langsung Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal untuk segera mengecek kondisi TPST yang dinilai buruh perbaikan agar sampah tidak keluar dari bak.
“Besok hari Senin kebetulan ada acara anggota DPR-RI dari fraksi PDI Perjuangan Santi Alda di Kota Tegal bersama kementrian lingkungan hidup. Akan kami coba berikan masukan mengenai TPST ini kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup,” pungkas Nendro. (Jay)