DPRD Kota Tegal

Masyarakat Gencar Pertanyakan Soal Pengelompokan Desil Saat Reses Anggota DPRD Triono

Bagikan

Kota Tegal- Sejak diberlakukannya kebijakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disebut Desil, banyak kalangan awam masih bingung dengan metode pengelompokan tersebut.

Masyarakat bawah yang berharap bisa mendapat bantuan pemerintah melalui pintu PKH maupun yang lain, ternyata terganjal gegara Desil nya diatas 6.

Sementara, masyarakat yang berhak mendapat bantuan dari pemerintah adalah mereka yang berada di kategori Desil 5 ke bawah.

Menyikapi hal itu, dalam tatap muka untuk menjaring aspirasi masyarakat agenda Reses DPRD Kota Tegal, di balai Kelurahan Keturen, Tegal Selatan, Minggu (9/8/2026) sore, anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Tegal Triono S.H menggandeng Kepala Dinas Sosial, Dinar Marnoto.

Dalam penyampaiannya, Dinar mengatakan bahwa Desil adalah istilah dalam statistika yang berarti nilai pembagi yang membagi sekumpulan data terurut menjadi sepuluh bagian yang sama besar.

Lebih jauh dikatakan, dalam konteks sosial-ekonomi di Indonesia, desil digunakan oleh pemerintah untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari lapisan terbawah hingga teratas guna menyalurkan bantuan sosial.

Penentuan desil resmi dari pemerintah (seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) tidak hanya melihat nominal gaji, melainkan pendapatan per kapita (per orang dalam satu rumah) serta kondisi aset.

Dijelaskan pula tentang tingkatan Desil dan kategorinya,yaitu:
Desil 1: Sangat miskin / miskin ekstrem (prioritas utama bantuan).
Desil 2: Miskin.
Desil 3: Hampir miskin.
Desil 4: Rentan miskin.
Desil 5: Pas-pasan / batas aman bawah.
Desil 6 – 10: Menengah hingga kelompok paling sejahtera.

Di sisi lain, Triono menyampaikan berubahnya sistem penyerapan aspirasi untuk tahun mendatang. Hal itu lantaran penyesuaian dengan surat edaran dari Divisi Pencegahan KPK.

“Untuk mengusulkan sebuah giat pembangunan untuk yang akan datang tidak bisa secepatnya direalisasi karena perlu dilakukan kajian mendalam mengenai usulan yang disampaikan masyarakat. Jadi yang diusulkan hari ini kemungkinan bisa terealisasi nanti di tahun 2028,” pungkas Triono. (Jay)

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top