Kota Tegal- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Minuman Beralkohol (Minol) yang dibahas Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Tegal hingga kini belum final.
Hal itu disampaikan Ketua Pansus IV M. Ali Mashuri, SAP usai gelar rapat kerja Pansus IV di DPRD, Kamis (9/4/2026) siang.
Raker dilaksanakan bersama sejumlah dinas terkait yang masuk dalam Tim Asistensi Pemkot Tegal antara lain, Dinas Koperasi dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satpol PP, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Dinas Kesehatan (Dinkes).
Dalam raker itu, Pansus IV juga menghadirkan puluhan pelaku usaha hiburan malam, meskipun yang hadir hanya 17 orang dari 42 undangan.
Dalam paparan singkatnya, Ali Mashuri menegaskan, bahwa pembentukan Raperda Minol bukan dalam rangka melarang keberadaan penjual minuman beralkohol.
Menurut Ali, Perda tentang Minol adalah sebuah regulasi bagi pemerintah daerah untuk dijadikan pijakan dalam melakukan pengawasan dan pengaturan penjualan Minol.
Ironis sekali, dalam raker terungkap para pelaku usaha hiburan malam yang hadir mengakui jika usahanya tidak dilengkapi ijin penjualan Minol.
“Saat diskusi kami Ketua Pansus menanyakan kepada yang hadir apakah ada yang memiliki izin untuk penjualan minuman beralkohol, dan semua tidak ada yang menjawab,” terang Ali Mashuri.
Itu mengindikasikan apa yang disampaikan oleh pihak perizinan (DPMPTSP) bahwa belum pernah mengeluarkan izin selain untuk usahanya saja baik itu hotel, restoran dan lainnya tapi tidak pernah mengeluarkan izin penjualan minol.
Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Tegal juga belum pernah menertibkan izin terkait penjualan minol.
Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan utusan dari hotel dan hiburan salah satu di kawasan Tegal Barat yang pernah mencoba beberapa kali mengurus perijinan tapi tidak pernah diberikan ijin karena merupakan sebuah pelanggaran dengan Perda lama Nomor 5 Tahun 2026 yang isinya adalah larangan penjualan minol.
Hingga saat ini Pansus IV DPRD Kota Tegal sudah membahas terkait dengan ketentuan umum isi dari Raperda Pengendalian, Pengawasan minol. Namun, juga dalam ketentuan umum belum disinkronkan dengan KUHP yang baru.
Menurut Ali Mashuri, hal itu pening karena hasil raker hari ini mengindikasikan ada keinginan dari pelaku usaha agar bisa dipermudah untuk pembuatan ijinnya.
“Raperda minol ini dibahas harus hati-hati, karena memang dari unsur masyarakat, tokoh agama, pelaku usaha untuk kami satukan,” ujar Ali.
Pihaknya dalam pembahasan sepakat bahwa pelarangan ini secara filosofi tidak diperkenankan oleh pusat, Kementrian Perdagangan. Tapi, mereka memberikan ruang untuk kami melakukan pembatasan secara maksimal.
Hal itu harus dipahami oleh pelaku usaha. “Artinya, bahwa Raperda ini bukanlah pelegalan untuk penjualan minol. Namun, lebih pada ke pengawasan, pengendalian bahkan pembatasan secara maksimal,” terang Ali.
Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tegal, Sartono Eko Saputro S.STP menyampaikan, data yang diminta dan yang diberikan ke Pansus IV merupakan data perijinan hotel, bar, karaoke bukan data toko kelontong.
Adapun data toko kelontong yang berijin namun dalam perjalanan mereka ternyata menjual selain toko kelontong itu adalah persoalan yang bersangkutan.
Raker dipimpin Ketua Pansus IV DPRD Kota Tegal, Mochamad Ali Mashuri SAP, diikuti Triono SH, H Sisdiono Ahmad S.Pd, Arie Prima Setyoko SE, Psi, H Eko Susanto, M Sefrudin, Ardi Arafiq, M Muslim.(Jay)