DPRD Kota Tegal

Pemkot dan DPRD Kota Tegal Perkuat Pancasila dan Penanggulangan Kemiskinan

Bagikan

Pemerintah Kota Tegal bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal resmi menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kebijakan baru ini berfokus pada penguatan nilai-nilai kebangsaan serta penanganan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

​Persetujuan krusial tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal. Selain menetapkan payung hukum baru, agenda paripurna ini juga diisi dengan penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

​Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono menghadiri langsung rapat paripurna tersebut. Ia didampingi Wakil Wali Kota Tegal Tazkiyyatul Muthmainnah, Sekretaris Daerah Agus Dwi Sulistyantono, serta jajaran kepala OPD Pemkot Tegal. ​Raperda pertama yang disetujui mengatur tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Juru bicara Pansus IV DPRD Kota Tegal, Mochamad Ali Mashuri, melaporkan bahwa regulasi ini memuat 41 pasal. Pansus IV menekankan pentingnya pelaksanaan pembinaan moral bangsa secara inklusif dan transparan. Pendekatan tersebut harus mengedepankan prinsip demokratis, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) tanpa diskriminasi.

​”Proses pembinaan perlu melibatkan sektor pendidikan, unsur pemerintah, masyarakat, hingga berbagai pemangku kepentingan,” papar Ali Mashuri saat membacakan laporan pansus.

​Pansus IV meminta Pemkot Tegal segera mengesahkan Raperda ini pada tahun 2026. Selanjutnya, pemerintah daerah wajib mendistribusikan informasi dan mensosialisasikan aturan tersebut secara masif kepada warga Kota Tegal. Regulasi kedua yang mendapat persetujuan legislatif adalah Raperda Penanggulangan Kemiskinan. Anggota Pansus V, Enny Yuningsih, memaparkan bahwa draft aturan ini mencakup 10 bab dan 37 pasal. ​Salah satu poin krusial dalam perda penanganan kemiskinan ini adalah kewajiban memakai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan penerima bantuan. Langkah ini diambil agar penyaluran program sosial Pemkot Tegal berjalan presisi.

​Kendati demikian, Pansus V memberikan ruang fleksibilitas bagi warga miskin yang belum terdaftar. Mekanisme khusus disiapkan untuk mengakomodasi masyarakat yang secara riil membutuhkan bantuan namun belum masuk ke sistem DTSEN.(wn)

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top