DPRD Kota Tegal

Pandangan Akhir Fraksi Partai Golkar Soroti Sistem Drainase

Bagikan

Juru bicara Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Tegal, M Muslim membacakan Pandangan Akhir Fraksi pada Rapat Paripurna. (Foto: Istimewa)

KOTA TEGAL, dprd.tegalkota.go.id –
Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan tentu sangat dibutuhkan keberadaannya.

Hal tersebut sesuai dengan amanah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12/prt/m/2014 pasal 34 ayat (1) bahwa Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dapat menetapkan perda mengenai sistem drainase perkotaan sesuai dengan karakteristik
wilayahnya dengan berpedoman pada peraturan menteri.

“Kita ketahui bersama bahwa wilayah Kota Tegal merupakan dataran rendah dan berada pada perbatasan langsung dengan laut jawa dan sering terdampak banjir pada saat musin hujan dan juga sering terjadi rob pada saat air laut pasang, maka sistem drainase perkotaan sangat dibutuhkan,” kata M Muslim.

Penyelenggaraan sistem drainase perkotaan kata Muslim dibuat guna menciptakan lingkungan pemukiman yang sehat bebas dari genangan dan banjir sehingga masyarakat memperoleh manfaat atas sistem drainase perkotaan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

“Memperhatikan hal tersebut maka kami Fraksi Partai
Golongan Karya mendorong agar pemerintah kota dengan sungguh-sungguh melaksanakan tata kelola sistem drainase perkotaan dengan baik dan memperhatikan pula dalam pemberian rekomendasi dan
perijinan terhadap semua kegiatan pembangunan yang
dimungkinkan memiliki dampak pada sistem drainase yang
sudah ditetapkan,” ucapnya.

Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Tegal menyampaikan
saran dan pendapat.

Dengan ditetapkannya Raperda penyelenggaraan sistem drainase perkotaan, kami Fraksi Partai Golongan Karya menyarankan agar pemerintah Kota
Tegal menyusun program dan kegiatan serta langkah-langkah dalam sistem drainase yang benar-benar dapat menjaga keseimbangan ketersedian air antara musim hujan dan kemarau dan juga mampu mencegah terjadinya genangan limpahan air hujan secara optimal.

Ditetapkannya Raperda penyelenggaraan sistem drainase perkotaan diharapkan agar Pemerintah Kota Tegal khususnya jajaran pelaksanaan
dilapangan paling terdepan harus selektif dalam
pemberian ijin persetujuan alih fungsi tanah pertanian
dan non pertanian sehingga sistem drainase tetap
terjaga.

Raperda penyelenggaran sistem drainase perkotaan diharapkan pemerintah kota dalam
membangun sistem drainase mampu menciptakan
ketengan masyarakat yang tidak akan khawatir lagi
terjadinya banjir dikala hujan dan rob di kala air laut pasang.-(SUT)

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top