KOTA TEGAL, dprd.tegalkota.go.id –
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Tegal menyampaikan Pandangan Akhir (PA) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
Pandangan Akhir Fraksi PKB DPRD Kota Tegal disampaikan oleh juru bicara Fraksi, Anshori Faqih pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Selasa (6/10/2026).
Perkembangan kawasan perkotaan yang pesat merupakan salah satu indikator kemajuan suatu wilayah, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. namun, pertumbuhan kota yang tidak diimbangi dengan perencanaan tata ruang dan sistem infrastruktur yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, salah satunya adalah banjir.
Banjir perkotaan telah menjadi masalah yang sering terjadi di berbagai kota besar maupun kota berkembang di indonesia, terutama pada saat musim hujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi.
Salah satu faktor utama penyebab terjadinya banjir di kawasan perkotaan adalah sistem drainase yang tidak berfungsi secara optimal.
Sistem drainase perkotaan seharusnya berperan sebagai sarana pengaliran air hujan dari permukaan tanah menuju badan air penerima, seperti sungai, danau, atau laut. Namun, dalam kenyataannya, banyak sistem drainase yang mengalami penurunan kapasitas akibat sedimentasi, penyumbatan oleh sampah, kerusakan fisik saluran, serta perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali. Akibatnya, air hujan tidak dapat dialirkan dengan baik dan menyebabkan genangan bahkan banjir.
Selain itu, kata Anshori Faqih alih fungsi lahan dari area resapan menjadi kawasan terbangun, seperti permukiman, perkantoran, dan kawasan komersial, turut memperparah kondisi drainase perkotaan.
Permukaan tanah yang tertutup oleh bangunan dan perkerasan mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air hujan, sehingga volume limpasan permukaan (runoff) meningkat secara signifikan.
Peningkatan limpasan ini tidak diimbangi dengan kapasitas saluran drainase yang memadai, sehingga menyebabkan meluapnya air di saluran dan menggenangi wilayah sekitarnya.
Banjir perkotaan tidak hanya menimbulkan kerugian material, seperti kerusakan bangunan, infrastruktur, dan fasilitas umum, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan kesehatan masyarakat. Aktivitas ekonomi terganggu, mobilitas penduduk terhambat, serta meningkatnya risiko penyakit akibat lingkungan yang tergenang air.
Karena itu, permasalahan banjir perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah dan perencana kota.
“Setelah mencermati dan melakukan analisa terhadap deskripsi materi penjelasan Wali Kota Tegal terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, maka kami Fraksi PKB memberikan beberapa catatan sebagai masukan serta pijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa-masa yang akan datang,” ujar Anshori Faqih.
Lebih lanjut Anshori Faqih menyampaikan, dalam perencanaan sistem drainase perkotaan yang baik dan terpadu maka pemerintah daerah harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti karakteristik hidrologi wilayah, kondisi topografi, kapasitas saluran eksisting, pola curah hujan, serta perkembangan tata guna lahan.
Dari sisi manajemen, keberhasilan sistem drainase tidak hanya ditentukan oleh kualitas infrastruktur fisik, tetapi juga oleh efektivitas pengelolaannya.
Mengintegrasikan perencanaan teknis yang baik, serta manajemen yang profesional, sistem drainase perkotaan diharapkan mampu berfungsi secara optimal dalam mengurangi risiko banjir dan mendukung pembangunan kota tegal yang aman dan berkelanjutan.-(SUT)