DPRD Kota Tegal

Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tegal Prihatin Terhadap Struktur Belanja Pemkot Tegal

Bagikan

Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tegal, Sugiono membacakan PU. Foto: Istimewa.

KOTA TEGAL, dprd.tegalkota.go.id –
Belanja operasi Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal meningkat dari Rp 1.129.995.166.000 menjadi
Rp 1.174.100.642.558 atau naik 3,90 persen.

Belanja operasi mencapai Rp 1.115.884.186.007, sedangkan belanja modal hanya
Rp 56.216.456.551, secara proporsi, belanja operasi mencapai sekitar
95 persen dari total belanja, sedangkan belanja modal hanya sekitar 4,8 persen.

Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Tegal, Sugiono saat menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap penyampaian pengantar nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Tegal tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Rapat Paripurna, Selasa (15/9/2026).

“Faksi Partai Golkar perlu menyampaikan keprihatinan
terhadap struktur belanja seperti ini.
memang belanja operasi diperlukan untuk menjalankan
pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, jika struktur APBD terlalu berat pada belanja rutin, maka ruang fiskal untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan dan
menciptakan economic multiplier menjadi semakin terbatas,” kata Sugiono.

APBD kata Sugiono jangan sampai lebih banyak membiayai mesin birokrasi daripada membiayai kebutuhan masyarakat.

Terkait hal ini, Fraksi Partai Golkar mendorong audit efisiensi belanja barang dan jasa, pengurangan kegiatan yang bersifat seremonial, konsolidasi pengadaan, digitalisasi proses pemerintahan.

Setiap kenaikan belanja operasi harus mampu menjawab
pertanyaan apa manfaat tambahannya bagi masyarakat.
Belanja modal naik 45,99 persen harus dipastikan tepat sasaran.

Fraksi partai Golkar memberikan apresiasi terhadap peningkatan belanja modal sebesar 45,99 persen, dari Rp 38.507.112.194
menjadi Rp 56.216.456.551. Namun, kenaikan persentase yang besar
tidak otomatis berarti kualitas pembangunan meningkat.

Fraksi partai Golkar meminta agar tambahan belanja
modal diprioritaskan pada infrastruktur dasar, jalan dan drainase, pengendalian banjir dan rob, fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Secara khusus jalan-jalan protokol yang merupakan kewenangan
pemerintah kota tegal dan kondisinya memerlukan perbaikan agar menjadi perhatian karena jalan-jalan tersebut menjadi citra Kota Tegal.

Fraksi partai Golkar mendorong agar setiap OPD menyusun anggaran berbasis kinerja (performance-based
budgeting), sehingga anggaran dikaitkan langsung dengan
indikator outcome.

anggaran perlindungan sosial perlu mendapat perhatian
nota keuangan mencantumkan anggaran fungsi perlindungan
sosial sebesar Rp 5.019.253.400 jika dibandingkan dengan total belanja daerah, angka tersebut sekitar 0,43 persen.

Nota keuangan menyebutkan bahwa pendapatan daerah
meningkat dari Rp 1.093.218.769.000 menjadi Rp 1.107.377.280.600 atau naik Rp 14.158.511.600 atau 1,30 persen.

PAD meningkat cukup signifikan, dari Rp 470.804.735.000 menjadi
Rp 487.734.604.600 atau naik Rp 16.929.869.600 atau 3,60 persen. Namun, pada saat yang sama, pendapatan transfer justru turun Rp 2.771.358.000
lebih memprihatinkan, pendapatan transfer antar daerah turun
19,30 persen, dari Rp 66.700.776.000 menjadi Rp 53.826.041.000.

Fraksi partai Golkar berpandangan bahwa kenaikan PAD
sebesar 3,60 persen harus dilihat secara kritis. Defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
meningkat 81,43 persen harus dijelaskan secara transparan.

Fraksi partai Golkar memberikan perhatian serius terhadap peningkatan defisit APBD Kota Tegal. Dalam nota keuangan, defisit semula
Rp 36,776.397.000 meningkat menjadi Rp 66,723.361.958 atau naik Rp 29.946.964.958 atau 81,43 persen. Kenaikan defisit ini jauh lebih tinggi
dibandingkan pertumbuhan pendapatan daerah yang hanya 1,30 persen.-(SUT)

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top