KOTA TEGAL, dprd.tegalkota.go.id –
Didalam Nota Keuangan yang telah disampaikan oleh saudara Walikota tercatat bahwa Pendapatan Kota Tegal mengalami kenaikan, dari sebelumnya
Rp.1.093.218.769.000,menjadi
Rp.1.107.377.280.600, naik sebesar
Rp.14.158.511.600,- atau 1,3 persen, dan kenaikan pendapatan
tersebut didominasi dari naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari semula
Rp.470.804.735.000,- menjadi Rp.487.734.604.600,- naik sebesar Rp.16.929.860.600,- atau 3,6 persen.
“Fraksi Partai Gerindera DPRD Kota Tegal apresiasi
khususnya kepada Wali Kota Tegal juga
kepada para OPD pengelola pendapatan atas usaha maksimalnya sehingga bisa menaikan pos pendapatan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 walaupun dalam kondisi Pendapatan Transfer yang
turun, dari semula Rp.622.414.034.000,- menjadi
Rp.619.642.676.000,- turun sebesar
Rp.2.771.358.000,- atau 1,82 persen,” kata juru bicara Fraksi Partai Gerindera DPRD Kota Tegal, M Tarso Supriadin saat membacakan Pandangan Umum (PU) Fraksi terhadap
Raperda Perubahan APBD Tahun 2026.
pada Rapat Paripurna, Selasa (15/9/2026).
Tarso menyampaikan, berkaitan dengan pendapatan transfer,
Fraksi Gerindra DPRD Kota Tegal juga mengucapkan terima kasih kepada
Pemerintah Pusat yang telah memberikan tambahan dana transfer sebesar
Rp.10.103.377.000.
Berdasarkan Neraca Pemerintah Kota (audited) per 31 Desember 2024-2025
Pemerintah Kota Tegal memiliki Piutang Pendapatan sebesar Rp.40.596.942.738,- mohon penjelasan Saudara Wali Kota Tegal apakah dari jumlah piutang tersebut sudah ada yang tertagih dan
masuk ke rencana Pendapatan Perubahan tahun 2026, serta upaya apa saja yang sudah
dilakukan dalam penagihan piutang tersebut.
Berkaitan dengan Belanja Daerah juga direncanakan mengalami kenaikan dari semula
Rp.1.129.995.166.000,menjadi
Rp.1.174.100.642.558,naik sebesar Rp.44.105.476.558,- atau 3,9 persen,
dengan demikian berarti Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun 2026 direncanakan defisit sebesar Rp.66.723.361.958,- dari semula Rp.36.776.397.000,- naik sebesar Rp.29.946.964.958,- untuk klasifikasi pengalokasian
anggaran berdasarkan Urusan Pemerintahan.
Fraksi Gerindra DPRD Kota Tegal sepakat dengan yang disampaikan oleh Saudara Wali Kota, berkaitan dengan
keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara, terhadap fungsi-fungsi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tegal dengan alokasi anggaranya.
Fraksi Gerindra DPRD Kota qTegal memohon untuk di tingkatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan Fungsi
Ketertiban dan Keamanan yang hanya dialokasikan sebesar Rp.1.967.415.550,- karena menurut kami ketertiban dan keamanan suatu daerah sangat penting
untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para investor dan aktifitas masyarakat,
apalagi situasi dan kondisi balakangan ini banyak aksi tawuran dan aksi Vandalisme
yang dilakukan oleh remaja, banyaknya aksi demo yang ditunggangi kepentingan
politik/kepentingan kelompok tertentu, dan banyaknya berita-berita Hoaks dimedia
sosial yang diterima mentah-mentah oleh sebagian pengguna media sosial yang
dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan sosial yang bisa mengganggu
ketertiban dan keamanan di Kota Tegal, untuk itu kami menyarankan Pemerintah Kota
Tegal melalui OPD terkait atau tim cyber Pemerintah Kota tegal untuk lebih intens
melakukan Patroli Media Sosial agar bisa mendeteksi sedini mungkin terhadap
potensi ganguan ketertiban dan keamanan di Kota Tegal.
Juga pada alokasi untuk pelaksanaan fungsi Pariwisata sebesar Rp.2.161.998.060,- untuk dapat ditingkatkan lagi, karena kita ketahui bersama bahwa saat ini dengan semakin lengkapnya prasarana dan sarana penunjang pariwisata
Kota Tegal dan dengan tumbuhnya pusat-pusat keramaian dan kuliner di Kota Tegal
maka menjadikan Kota Tegal sebagai medan magnet dari wilayah sekitarnya,
harapannya dengan peningkataan anggaran pada fungsi Pariwisata Pemerintah Kota Tegal bisa menambah, melengkapi fasilitas kota guna menunjang sektor Pariwisata
di Kota Tegal yang diharapkan akan memberikan pengaruh positif terhadap
pertumbuhan ekonomi Kota Tegal.
Mencermati anggaran pembiayaan daerah yang mengalami kenaikan dari semula
Rp.36.776.397.000,- menjadi Rp.66.723.361.958,- naik sebesar Rp.29.946.964.958,- melihat angka
pembiayaan daerah yang direncanakan merupakan angka SILPA Tahun 2025.
Sesuai dengan Pendapat Akhir Fraksi Gerindra terhadap penetapan Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Tegal Tahun Anggaran 2025, Fraksi Partai Gerindera telah menyampaikan bahwa berdasar Neraca hasil
Audit (Audited) Pemerintah Kota Tegal per 31 Desember 2024-2025 pada pos
kewajiban jangka pendek yang harus diselesaikan sebesar Rp.74.747.493.883,37 yang didalamnya terdapat utang belanja sebesar Rp.71.395.259.812,04.
Jika melihat
besaran kewajiban jangka pendek tersebut berarti angka SILPA tahun anggaran 2025 tidak cukup untuk menutupnya.
Berdasarkan realita tersebut apakah SILPA Tahun Anggaran 2025 yang kemudian
menjadi Anggaran Pembiayaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Tegal Tahun Anggaran 2026 apa masih memungkinkan ? atau ada langkah-langkah Pemerintah Kota Tegal yang telah dilaksanakan.
“Berkaitan dengan penyelesaian kewajiban jangka pendek Tahun 2025 tersebut, Fraksi Partai Gerindera DPRD Kota Tegal mohon penjelasan dan riwayat penyelesaiannya,” pinta Tarso.-(SUT)