Pengelolaan sampah di Kota Tegal dinilai masih belum optimal dan masih adanya ketimpangan. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan Peraturan Daerah atau Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.
Menurut Ketua Komisi III DPRD Kota Tegal, Sutari, sejumlah ketentuan dalam perda tersebut belum mampu mengakomodasi dinamika penanganan sampah di lapangan.
“Salah satunya terkait bank sampah yang hingga kini belum diatur secara rinci. Mulai dari mekanisme pendirian, pengelolaan hingga pembiayaan, termasuk ekosistem elemen yang terlibat dalam pengelolaan sampah juga masih terbatas,” ujar Sutari.
Sutari menilai, perda yang telah berusia lebih dari lima tahun itu sudah saatnya dievaluasi. Komisi III pun mendorong perubahan agar sistem pengelolaan sampah di Kota Tegal bisa berjalan lebih efektif dan terstruktur. Menurut Sutari, secara ideal komposisi pengelolaan sampah adalah 70 persen pengurangan dan 30 persen penanganan. Namun, kondisi di Kota Tegal justru berbanding terbalik, di mana sekitar 70 persen sampah masih berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA, sementara yang dikelola baru 30 persen.
“Ini yang menjadi perhatian kami. Artinya, pengurangan sampah di hulu belum berjalan maksimal,” jelas Sutari.
Sutari menilai, melalui revisi perda, DPRD juga mendorong penguatan kebijakan pemerintah daerah. Termasuk pembiasaan pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat, sekolah, instansi hingga perusahaan.
Selanjutnya, Komisi III juga turut mendorong optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu atau TPST yang saat ini tersebar di 21 kelurahan. TPST tersebut diharapkan bisa ditingkatkan menjadi TPST 3R atau reduce, reuse, recycle, agar proses pengolahan sampah lebih maksimal di tingkat wilayah.(wn)
