Anggota DPRD Kota Tegal, Bagas Satya Indrana menyampaikan berbagai capaian kinerja legislasi, pengawasan, serta komitmen pengawalan pembangunan di wilayahnya. Beberapa langkah konkret yang telah dan sedang diperjuangkannya, baik di bidang pengelolaan lingkungan, perbaikan infrastruktur, hingga perlindungan hak-hak masyarakat.
Terkait isu lingkungan dan infrastruktur, Bagas menyoroti bantuan alat transportasi operasional sampah serta hasil tinjauan lapangannya di wilayah konstituen.
”Kemarin saya sudah menyerahkan bantuan armada Tosa sampah. Harapannya dapat bermanfaat langsung untuk mengatasi persoalan sampah di pemukiman,” ujar. Selain itu, ia juga menindaklanjuti temuan lapangan terkait kondisi fasilitas publik di wilayah sekitar. “Hasil turun ke lapangan kemarin menunjukkan banyak infrastruktur di Kelurahan Tunon yang perlu segera diperbaiki. Saya sudah koordinasikan dan gandeng Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) agar perbaikan ini menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Dalam fungsi legislasi, Bagas memaparkan beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang berhasil disahkan serta dampaknya bagi masyarakat Kota Tegal. Antara lain, Perda Pedagang Kaki Lima (PKL) yang disahkan pada tahun pertamanya menjabat.
“Perda ini bertujuan memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan jaminan lokasi usaha bagi warga Kota Tegal yang ingin berjualan,” katanya.
Kemudian, kata Bagas, Perda Tata Kelola Sistem Drainase yang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal mengalokasikan anggaran rutin perbaikan saluran guna mengantisipasi banjir. Bagas menegaskan bahwa sekitar 40 persen dari APBD difokuskan untuk tata kelola dan pembangunan infrastruktur. Berikutnya, ada Perda Penanggulangan bencana yang dibuat untuk menghadapi ancaman banjir akibat curah hujan tinggi. Perda ini memuat mekanisme khusus berupa penggantian rugi bagi rumah warga yang terdampak bencana. Saat ini, DPRD Kota Tegal tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Raperda LP2B). Bagas menegaskan komitmennya untuk berdiri di pihak pemilik lahan. (wn)
