KOTA TEGAL, dprd.tegalkota.go.id –
Pandangan Umum (PU) dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia
Raya (Gerindera) DPRD Kota Tegal atas Nota Keuangan Raperda Kota Tegal tentang APBD Tahun Anggaran (TA) 2027 disampaikan oleh juru bicaranya M. Sefrudin pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Senin (16/11/2206).
Pendapatan Kota Tegal Rp. 1.115.718.849.000,- terdiri dari
Pendapatan Transfer sebesar
Rp.607.464.457.000,-
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.508.254.392.600,-
Belanja Daerah juga direncanakan
Rp.1.150.718.849.000,terdiri dari
1.Belanja Operasi Rp. 1.093.151.911.790,-
2.Belanja Modal Rp. 55.566.937.810,-
3.Belanja Tak Terduga Rp. 2.000.000.000,-
4.Defisit sebesar Rp. 35.000.000.000,-
5.Pembiayaan Daerah sebesar
Rp. 35.000.000.000,-
Catatan Pembiayaan
SILPA pada APBD Perubahan Tahun 2026 berdasarkan hasil Laporan Pertanggung
jawaban APBD tahun 2025 sebesar Rp.66.723.361.958,-
Pada pos Pendapatan Fraksi Gerindra menyarankan kepada Pemerintah Kota Tegal untuk dapat lebih memaksimalkan pendapatan dari pajak Hotel dan Restoran mengingat potensi yang ada sangat mungkin untuk digali dari tumbuh dan
berkembangnya wisata kuliner, resto dan cafe di Kota Tegal yang sangat pesat dan ini akan berbanding lurus dengan potensi pendapatan dari Retribusi parkirnya.
Guna meningkatkan pendapatan dari transfer Pemerintah
Pusat maupun antar Pemerintah Daerah terutama dari
Insentif Fiskal Daerah, upaya apa yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Tegal.
Dengan terbatasnya anggaran belanja daerah khususnya untuk belanja
modal, langkah apa saja yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Tegal terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan atau pemeliharan sarana dan prasarana infrastruktur lingkungan permukiman usulan masyarakat yang
sifatnya mendesak.
Mohon penjelasan atau koreksi Pasal 2 ayat (2) antara huf B dan huruf C. pada halaman 4 Draf Rancangan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2027 tertulis Surplus/(Defisit)
Rp. 15.145.295.485.
Tahun 2027, sesuai RKPD telah ditetapkan tema Pembangunan Kota Tegal yaitu
mengebangkan ekonomi syariah dalam memperkuat Pelayanan Publik untuk menuju peningkatan pertumbuhan ekonomi, namun dalam delapan program prioritas daerah tidak mencerminkan adanya upaya mengembangkan ekonomi syariah, untuk itu Fraksi Gerindra meminta agar Wali Kota merinci kegiatan apa
saja di RAPBD Tahun 2027 dan nilai anggarannya sebagai implementasi dari
pelaksanaan kegiatan mengembangkan ekonomi syariah tersebut.
Sehubungan dengan adanya program prioritas Nasional Tahun 2027, apa saja kontribusi Pemerintah
Kota Tegal dalam bentuk dukungan kegiatan dan
anggarannya. Misalnya untuk program MBG, Koperasi Merah Putih dan Ketahanan Pangan.
Dana alokasi khusus selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan, untuk itu Fraksi Gerindra meminta kepada Pemerintah Kota Tegal
untuk lebih aktif mengusulkan program-program DAK ke Pemerintah Pusat. “Kami menilai Pemerintah Kota Tegal kurang aktif mengusulkan
program DAK non fisik terutama yang fisik,” kata Sefrudin.
Bantuan keuangan Gubernur Tahun 2027 hanya Rp.
924.000.000 turun drastis dari Rp. 4.630.000.000 pada Tahun 2026, mohon dijelaskan apa penyebabnya, kalau ini benar terjadi maka mencerminkan kurangnya komunikasi antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kota Tegal Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2027 dibahas lebih lanjut oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD).-(SUT)