KOTA TEGAL, dprd.tegal.kota.go.id – Fraksi Amanat Persatuan (FAP) DPRD Kota Tegal memandang bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan merupakan kebutuhan penting dalam mewujudkan sistem drainase perkotaan yang terencana, terpadu, berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum.
“Fraksi Amanat Persatuan memberikan beberapa catatan penting,” kata juru bicara Fraksi Amanat Persatuan DPRD Kota Tegal, H Mohamad Ilyas saat menyampaikan Pandangan Akhir (PA) Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Selasa (6/10/2026).
Menurut Mohamad Ilyas regulasi harus diikuti dengan
kebijakan yang konsisten, anggaran yang memadai, pelaksanaan yang terukur, serta pengawasan yang nyata.
Pemerintah Daerah harus memastikan perencanaan drainase didasarkan pada data yang akurat, termasuk inventarisasi jaringan
drainase, kondisi saluran, kapasitas sistem, serta titik-titik rawan genangan.
Fraksi Amanat Persatuan memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan zero delta-Q, termasuk penerapan kolam retensi, kolam detensi, sumur
resapan, biopori, taman atap, dan bentuk konservasi lainnya.
Setiap pembangunan dan pengembangan kawasan harus memperhatikan kemampuan lingkungan dalam menampung dan mengendalikan limpasan
air.
Fraksi AP menegaskan bahwa keberhasilan sistem drainase bukan hanya ditentukan oleh banyaknya saluran yang dibangun, tetapi juga oleh seberapa baik saluran tersebut dipelihara dan berfungsi.
Raperda telah mengatur berbagai larangan, antara lain membuang sampah atau limbah ke saluran, menghambat aliran drainase, mengubah aliran air,
serta mendirikan bangunan pada atau di atas jaringan drainase.
Fraksi Amanat Persatuan meminta agar ketentuan tersebut tidak berhenti sebagai norma di atas kertas. Penegakan aturan harus dilakukan secara tegas, objektif, proporsional, dan tidak tebang pilih. Pemerintah juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat agar kepatuhan tumbuh bukan semata karena adanya sanksi, tetapi karena adanya kesadaran bersama menjaga sistem
drainase.
Fraksi Amanat Persatuan menegaskan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan harus memberikan manfaat yang dapat diukur. Ukuran keberhasilan bukan berapa panjang drainase yang dibangun, tetapi berapa banyak titik genangan yang berhasil dikurangi, berapa lama genangan dapat ditangani, dan seberapa besar risiko banjir dapat dicegah.
Fraksi Amanat Persatuan DPRD Kota Tegal mendukung Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagai instrumen hukum dalam mewujudkan sistem drainase yang terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Pemerintah Daerah harus menjadikan pengurangan genangan dan banjir sebagai indikator utama keberhasilan kebijakan drainase, bukan sekadar jumlah proyek yang dibangun.
Rencana pembangunan drainase harus berdasarkan data, kajian teknis, skala prioritas dan kondisi nyata di lapangan. Prinsip zero delta-Q harus diterapkan secara konsisten dalam pengendalian pembangunan dan alih fungsi lahan.
Fraksi Amanat Persatuan berpandangan bahwa Peraturan Daerah ini jangan hanya menjadi dokumen hukum yang
tersimpan dalam lembaran daerah. Perda harus hadir di tengah masyarakat, dirasakan manfaatnya, dan dibuktikan melalui berkurangnya genangan,
berkurangnya banjir, serta meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan.
“Kami tidak ingin setiap musim hujan Pemerintah kembali sibuk mencari solusi terhadap persoalan yang sama, sementara anggaran terus dikeluarkan untuk kegiatan yang belum menyelesaikan akar
masalah,” terang Ilyas.
“Fraksi Amanat Persatuan DPRD Kota Tegal menerima
dan menyetujui
Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menjadi Peraturan Daerah Kota Tegal,” tutup Ilyas.-(SUT)