DPRD Kota Tegal

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tegal Sampaikan PA Raperda Sistem Drainase

Bagikan

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tegal, Ratna menyampaikan Pandangan Akhir Fraksi pada Rapat Paripurna. (Foto: Istimewa)

KOTA TEGAL, dprd.tegal.kota.go.id –
Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Kota Tegal terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Tegal tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Tegal disampaikan oleh juru bicara Fraksi, Ratna pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Selasa (6/10/2026).

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tegal memandang bahwa sistem saluran drainase pada permukiman penduduk sangatlah penting.

Dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan diantaranya mengatur wewenang dan tanggung jawab
pemerintah daerah, penyelenggaraan, peran masyarakat dan swasta, dan pembiayaan.

Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya integrasi antara sistem
drainase lingkungan, drainase jalan, drainase kawasan, hingga saluran pembuang utama.
Disisi lain, partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan sistem drainase.

Pemerintah daerah perlu memperkuat edukasi kepada masyarakat agar tidak
menjadikan saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampah maupun melakukan pembangunan yang
menutup akses saluran air.

Penanganan drainase harus menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Fraksi kami juga memberikan perhatian serius terhadap masih ditemukannya genangan di sejumlah wilayah perkotaan, terutama pada saat
intensitas hujan tinggi dan rob di wilayah pesisir,” terang Ratna.

Kondisi tersebut kata Ratna menunjukkan bahwa persoalan
drainase tidak cukup diselesaikan melalui pembangunan fisik semata. Diperlukan evaluasi menyeluruh
terhadap kapasitas saluran, konektivitas antar jaringan drainase, kondisi saluran eksisting, keberadaan
titik-titik penyempitan, sedimentasi, sampah, serta perubahan tata guna
lahan yang berdampak terhadap meningkatnya limpasan air permukaan.

“Kami berpandangan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan setiap pembangunan dan pengembangan kawasan memperhatikan daya dukung sistem drainase yang telah tersedia. Jangan sampai pertumbuhan kawasan permukiman, perdagangan, maupun fasilitas lainnya justru
meningkatkan beban drainase tanpa diikuti peningkatan kapasitas sistem pengendalian air,” ujarnya.

Penanganan drainase harus menjadi tanggung jawab
bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Fraksi kami juga berpandangan
bahwa kebijakan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan harus memiliki target yang jelas dan dapat diukur, baik dalam pengurangan titik genangan, peningkatan
kapasitas jaringan, penanganan
saluran kritis, maupun peningkatan kualitas pemeliharaan,” terang Ratna.

Fraksi pdi perjuangan berharap kebijakan ini tidak berhenti pada aspek regulasi dan pembangunan fisik, tetapi benar-benar menghasilkan sistem
drainase perkotaan yang mampu mengurangi risiko genangan, meningkatkan kualitas
lingkungan, serta memberikan rasa aman dan.nyaman bagi seluruh masyarakat.

“Pemerintah kota harus segera meningkatkan pengawasannya karena raperda ini adalah regulasi yang mengatur dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, dan
raperda ini akan dapat memilki manfaat yang tinggi adalah ketika mampu berlaku efektif
dengan pengawasan dan pengendalian yang pasti termasuk dengan adanya tindakan sanksi kalau di
perlukan,” tutupnya.-(SUT)

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top