DPRD Kota Tegal menyetujui Raperda Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dan menetapkan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026. Itu, terungkap saat digelarnya Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal pada Selasa (6/10/2026).
Langkah regulatif ini menjadi fondasi penting dalam menata infrastruktur penanganan banjir sekaligus mematangkan agenda legislasi daerah sepanjang tahun 2026. Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro, didampingi Wakil Ketua Wasmad Edi Susilo dan Amiruddin. Seluruh fraksi di DPRD memberikan persetujuan akhir atas dua agenda legislasi penting tersebut.
Jajaran eksekutif tampak hadir mendampingi pimpinan dewan. Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono hadir bersama Wakil Wali Kota Tazkiyyatul Muthmainnah, Sekretaris Daerah Agus Dwi Sulistyantono, serta jajaran OPD, camat, dan lurah se-Kota Tegal. Persetujuan resmi ini menandai sinergi erat antara jajaran legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih tertata dan berkepastian hukum. Dalam laporan hasil pembahasan, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Tegal Sugiyono menjelaskan adanya penyesuaian target regulasi daerah. Pemkot dan DPRD sepakat mengevaluasi Propemperda 2026 yang semula memuat 10 Raperda menjadi 12 Raperda.
Perubahan ini merubah Keputusan DPRD Kota Tegal Nomor 32 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 20 November 2025 lalu. Sugiyono merincikan 12 Raperda yang masuk dalam Perubahan Propemperda Kota Tegal Tahun 2026:
Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025
Raperda APBD Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2026
Raperda APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2027
Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Raperda Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Raperda Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perumda Air Minum Tirta Bahari
Raperda Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Tegal Tahun 2011-2031
Raperda Perubahan Kelima Atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Raperda Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
Raperda Sistem Kesehatan Daerah
Raperda Pemberdayaan Masyarakat (wn)
