Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal resmi menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Meski memberikan restu, PKS mendesak Wali Kota Tegal agar segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) pelaksana.
Langkah tersebut dinilai krusial agar regulasi penanganan banjir dan rob tidak berhenti sebatas aturan di atas kertas. Penegasan itu disampaikan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Tegal, Mochamad Ali Mashuri, saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Selasa (6/10/2026).
PKS mengingatkan bahwa letak geografis Tegal di pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah memicu ancaman bencana hidrologis dari dua arah. Kota ini menghadapi gempuran limpasan curah hujan tinggi sekaligus banjir rob yang kian parah akibat penurunan muka tanah. Mochamad Ali Mashuri menegaskan bahwa pengelolaan air di wilayah perkotaan tidak bisa lagi digarap secara terpisah atau sekadar proyek musiman. Setiap pembangunan maupun normalisasi saluran air wajib tunduk pada satu panduan baku dari hulu hingga hilir. ”Drainase perkotaan tidak dapat diselesaikan secara parsial. Penyelenggaraan drainase harus tunduk pada master plan sistem drainase perkotaan yang terintegrasi dari hulu hingga muara laut,” tegas Ali di hadapan sidang paripurna.
Mengingat kondisi topografi Kota Tegal yang cenderung rendah dan relatif datar, PKS menuntut optimalisasi sistem polder secara menyeluruh. Peta penanganan banjir dinilai membutuhkan perpaduan tanggul keliling, kolam retensi, pintu air, hingga rumah pompa dengan kapasitas yang benar-benar memadai. Selain kesiapan fisik, Fraksi PKS menyoroti lambatnya penyusunan peraturan pelaksana yang kerap menjadi celah kelemahan pemerintah daerah. PKS meminta eksekutif bertindak cepat menerbitkan Perwal demi kepastian hukum di lapangan.
Aturan turunan ini nantinya menjadi landasan tegas untuk menjatuhkan sanksi administratif hingga pidana denda bagi pihak yang merusak tanggul atau nekat mendirikan bangunan di sempadan saluran. Kendati demikian, Ali meminta agar tindakan hukum tetap diimbangi dengan pendekatan edukatif serta penyediaan fasilitas penunjang bagi para pelaku usaha.(wn)
