DPRD Kota Tegal

Komisi II dan III DPRD Kota Tegal Terima Keluhan PKL Jalan Pancasila

Bagikan

Suasana PKL Jalan Pancasila diterima oleh Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Tegal. (Foto: SUT)

KOTA TEGAL, dprd.tegalkota.go.id –
Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di wilayah sekitar Alun-alun dan Jalan Pancasila Kota Tegal mengadu ke DPRD Kota Tegal, Senin (24/8/2026).

Para PKL yang dikoordinatori Yuliana di diterima oleh Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Tegal dan dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal Zaenal Nurohman, bersama Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tegal Bagas Satya Indrana, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Tegal Nur Fitriani, Beni Ageng Penggalih, Sugiyono, M Ali Mashuri, Moh Ilyas, Abdul Ghoni, dan Ansori Faqih.

Puluhan pedagang menyampaikan keluhan terkait penataan kawasan yang dinilai merugikan pendapatan mereka.

​Audiensi yang berlangsung pada Senin (24/8/2026) di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kota Tegal ini dihadiri sekitar 25 perwakilan pedagang. Kedatangan mereka diterima langsung oleh jajaran Komisi II dan Komisi III DPRD Kota Tegal untuk membahas penataan kawasan, sistem parkir, hingga dugaan pungutan liar.

​Koordinator PKL Jalan Pancasila dan Alun-Alun Kota Tegal, Yuliana, mengungkapkan bahwa pertumbuhan pedagang di kawasan tersebut makin tak terkendali. Menurutnya, pemerintah daerah terkesan belum hadir untuk melakukan penataan yang tegas bagi 120 pedagang yang terdaftar dalam kelompoknya.

​”Pertumbuhannya sekarang sangat pesat dan sangat banyak. Kami merasa pemerintah belum hadir untuk mengendalikan kondisi ini,” kata Yuliana.

​Selain membengkaknya jumlah pedagang, kebijakan sentralisasi lokasi parkir ke tiga titik utama juga menjadi anjloknya pendapatan PKL. Pengunjung yang biasanya bisa memarkirkan kendaraan di area terdekat kini enggan mampir ke lapak-lapak pedagang.

​Kondisi ini makin diperparah saat gelaran acara atau event besar di Jalan Pancasila. Bukannya mendatangkan keuntungan, akses masuk pengunjung yang tertutup traffic event justru membuat pendapatan pedagang merosot tajam.

​​Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal, Zaenal Nurohman, menegaskan bahwa payung hukum penataan PKL sebenarnya sudah ada melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Namun, implementasinya terhambat akibat Peraturan Wali Kota (Perwal) yang tak kunjung disahkan.

​”Perwal-nya belum selesai, sehingga pendataan, penataan, maupun pembedayaan belum berjalan. Ini yang sangat tidak kita harapkan,” terang Zaenal.

​Zaenal berjanji akan segera memanggil Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (Dinkop) serta Bagian Hukum Setda Kota Tegal untuk mengawal percepatan aturan teknis tersebut. Hal ini penting agar ada kepastian hukum terkait lokasi jualan, batas jam operasional, hingga perlindungan bagi pemilik toko permanen yang jalurnya kerap tertutup PKL.

​Terkait persoalan parkir dan moda transportasi wisata seperti odong-odong hingga skuter, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tegal, Bagas Satya Indrana, menyampaikan bahwa niatnya mendorong efisiensi dan transparansi.

​Bagas membeberkan bahwa potensi PAD dari sektor parkir Kota Tegal sebenarnya mampu mencapai Rp8 miliar hingga Rp10 miliar per tahun berdasarkan hasil appraisal. Namun, target yang dipasang saat ini hanya Rp3,5 miliar dan kerap tidak tercapai karena sistem pengelolaan yang masih minim kejujuran.

​”Setoran juru parkir ke Dishub terkadang hanya Rp10.000 sampai Rp15.000, padahal perputarannya jauh di atas itu. Ke depan harus ditata menggunakan sistem E-Parkir, QRIS, e-money, atau parkir berlangganan agar tidak ada kebocoran anggaran,” beber Bagas.

​DPRD Kota Tegal kata Bagas berkomitmen untuk terus mengawal penyelesaian Perwal PKL serta pembenahan tata kelola parkir demi menciptakan iklim usaha yang adil bagi pedagang dan meningkatkan pendapatan daerah.-(SUT)

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top