DPRD Kota Tegal

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tegal Sampaikan Pandangan Umum

Bagikan

Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tegal disampaikan Ardy Arafiq. (Foto: Istimewa)

KOTA TEGAL, dprd.tegalkota.go.id – Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tegal disampaikan oleh juru bicara Fraksi Ardy Arafiq pada Rapat Paripurna, Senin (6/7/2026).

Ardy Arafiq menyampaikan, Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tegal Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk menyediakan informasi yang transparan dan relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang telah dilakukan selama periode pelaporan Tahun 2025.

LKPD Kota Tegal Tahun Anggaran 2025 telah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Jawa Tengah
pada 30 Maret 2026, dan telah dilaksanakan dua kali pemeriksaan oleh tim audit BPK yaitu pemeriksaan interim pendahuluan pada 11 Februari sampai 7 Maret 2026 dan pemeriksaan rinci (lanjutan) pada 1 April sampai 30 april 2026.

Atas pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Tegal TA 2025, telah disampaikan
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disertai dengan opini yang diserahkan oleh kepala BPK perwakilan Provinsi Jawa Tengah kepada pemerintah Kota Tegal pada hari kamis, 11 juni 2025, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Kota Tegal Tahun 2025.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tegal apresiasi atas pencapaian opini WTP
dalam LHP laporan keuangan pemerintah walaupun beberapa tahun berjalan belum merasakan bahwa WTP dalam LHP belum menunjukan adanya
perbaikan system perencanaan ataupun konsistensi dalam belanja-belanja daerah terutama tidak adanya keseragaman pada jenis rincian belanja pendukung dalam suatu kegiatan belanja fisk dan memungkinkan
juga pada belanja lainya.

Seperti apakah dari setiap belanja kegiatan yang ada di OPD wajib ada belanja konsultan perencana dan konsultan pengawas karena setelah kami lakukan rapat kerja dengan OPD ternyata ada yang menganggarkan dan ada yang hanya menggunakan tenaga
ahli pada OPD masing-masing karena berkaitan besaran pagu kegiatan yang ada.

Kalau pagunya mungkin sebesar 150 juta kecil trus di ambil untuk belanja konsultan perencana dan konsultan pengawas sampai 55 juta maka habislah anggaran, belum lagi di potong pajak yang 11 persen tersebut maka
belanja modalpun di pastikan akan berkurang dan di khawatirkan kegiatan tersebut tidak selesai dan tidak dapat di manfaatkan oleh
masyarakat secara langsung.

Fraksi PDI Perjuangan sangat berharap pada pembahasan Raperda bisa berjalan dengan baik, lancar dan dapat
mendorong perbaikan kinerja harus ada target kinerja akuntabilitas laporan keuangan yang semakin baik dan
dapat mengurangi catatan-catatan yang selalu muncul dalam calk secara terus menerus.

Fraksi PDI Perjuangan mengajak pemerintah untuk terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan
pengawasan pelaksanaan APBDM termasuk setelah pertanggungjawaban pelaksana APBDMZ sehingga dapat di ketahui mana belanja yang sudah efektif efisien dan mana belanja yang masih belum efektif dan kurang dirasakan masyarakat secara langsung.

Dalam rencana aksi yang akan dilakukan oleh pemerintah kota, juga belum terlihat langkah tersebut menyentuh akar masalah karena hanya bersifat perintah ataupun penugasan, tidak menyajikan aksi teknis, terukur dan solutif.

Kalau memang di perlukan sebuah SOP (Standar Operasional Prosedur) baru yang mengatur terkait dengan sistem
validitas, verivikasi bahkan mengatur terkait dengan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap mekanisme pengaturan masalah keuangan.

Fraksi PDI Perjuangan apresiasi terhadap penataan Jalan Pancasila yang menjadikan situasi sekarang tidak semrawut seperti sebelumnya. Semoga pemkot melalui instansi terpadu dan terkait tetap konsisten dan disiplin dalam menjaga penataan jalan yg sudah bagus tersebut, akan tetapi agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan masalah baru karena tidak di terakomodirnya petugas parkir yang biasa beroperasi pada dua tempat lokasi parkir khusus di CTAB dan PDAM.

“Dari temuan pengamanan terhadap aset tanah belum optimal. Masih ada 2.643 bidang tanah belum bersertifikat. Fraksi PDI Perjuangan berharap dalam pembahasan nanti agar OPD terkait dapat menjelaskan road map tindak lanjut atas temuan tersebut,” tutup Ardy Arafiq.-(SUT)

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top