KOTA TEGAL, dprd.tegalkota.go.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicara Anshori Faqih menyampaikan Pandangan Umum (PU) Fraksi pada Rapat Paripurna, Senin (6/7/2026).
Setelah mencermati dan melakukan analisa secara detail terhadap deskripsi materi penjelasan Wali Kota Tegal terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal Tahun Anggaran (TA) 2025, maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) memberikan beberapa catatan penting sebagai masukan serta pijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di
masa-masa yang akan datang.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, Fraksi PKB memandang bahwa penjelasan Raperda pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 sangat penting mendapatkan perhatian secara proposional. Hal itu dimaksudkan agar keberhasilan yang telah di capai untuk tetap di pertahankan, sementara
kekurangannya dapat diperbaiki guna menyempurnakan hasil yang direncanakan.
Fraksi PKB mengapresiasi Pemerintah Kota Tegal yang berhasil menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Keberhasilan Pemerintah Kota Tegal dalam menerima opini WTP merupakan salah satu bentuk sinergitas antara eksekutif dan legislatif yang saling berkolaborasi dalam
menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntable.
Keberhasilan tersebut patut di syukuri bersama, mengingat BPK semakin luas dan mendalam dalam menentukan kriteria penilaian pemeriksaan, serta dilaksanakan di
tengah penanganan berbagai urusan yang membutuhkan perhatian dan konsentrasi yang cukup.
Besar harapan perolehan opini WTP dapat terus dipertahankan dan menjadi semangat tersendiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota
Tegal.
Selain sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga merupakan upaya penerapan
prinsip transparansi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik atau
good governance.
Walaupun secara keseluruhan masih terdapat beberapa hal yang menjadi catatan, Fraksi PKB berharap agar pengelolaan keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakkan akuntabilitas publik dalam semua
tahapannya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
pertanggungjawaban. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada seluruh lembaga pengguna anggaran pemerintah daerah yang bekerja di atas legalitas dan legitimasi masyarakat.
Pada realisasi pendapatan, patut diapresiasi atas beberapa jenis pendapatan yang
mencapai bahkan melampui targetnya, namun demikian masih ada beberapa pendapatan yang kurang dari target seperti beberapa obyek pajak, juga beberapa obyek retribusi daerah. Mohon penjelasan yang lebih detail penyebab terjadinya
tidak tercapainya target beberapa jenis PAD tersebut.
Dari Raperda ini, mengetahui realisasi pendapatan dan realisasi belanja
dan transfer Tahun Anggaran (TA) 2025 diperoleh surplus APBD sebesar Rp
43.728.611.079. Surplus anggaran pendapatan tersebut hendaknya dapat
dianggarkan untuk berbagai kepentingan yang mendukung pembangunan
di Kota Tegal seperti pembentukan dana cadangan untuk pembangunan
infrastruktur, penyertaan modal atau investasi daerah dan semacamnya.
Namun sementara itu, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) Tahun 2025 sebesar Rp 66.723.361.959,- senilai 5,5 persen. Angka ini menurut kami terbilang
cukup besar dan mengindikasikan adanya program atau kegiatan yang tidak
terlaksana serta adanya perencanaan yang kurang cermat. Apakah hal ini
terikat pada realisasi belanja kepegawaian.
Penyusunan Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini adalah dalam rangka bagian dari tanggung jawab dan fungsi DPRD serta dalam rangka
mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.
Segala pertanyaan yang muncul dalam pemandangan umum ini, bukanlah untuk
memberikan prasangka kepada pemerintah Kota Tegal, tetapi dalam rangka
menjalankan fungsi chek and balance sebagai bagian dari tata pemerintahan yang bersih dan diharapkan menjadi stimulan pembangunan di Kota Tegal.
Selain itu mampu
menjawab tuntutan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas
pelayanan jasa publik, ikut mendorong perekonomian daerah serta mendudukan
kembali hak-hak masyarakat atas pemenuhan fasilitas pelayanan umum, dalam proses penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan.-(SUT)