DPRD Kota Tegal

Fraksi PKS DPRD Kota Tegal Sampaikan Pandangan Umum

Bagikan

Juru bicara Fraksi PKS DPRD Kota Tegal, Erni Ratnani menyampaikan PU dalam Rapat Paripurna. (Foto: SUT)

KOTA TEGAL, dprd.tegalkota.go.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal menyampaikan Pandangan Umum (PU) disampaikan oleh Erni Ratnani dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal terkait Reperda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (6/7/2026).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro didampingi Wakil Ketua Wasmad Edi Susilo, dan Amiruddin.

Pada Rapat Paripurna Erni Ratnani menyampaikan, setelah mengkaji dan mempelajari Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi PKS menyampaikan sikap politik yang dituangkan dalam
pemandangan umum

Fraksi PKS DPRD Kota Tegal mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota Tegal dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
atas LKPD Tahun 2025.

“Kami juga mengapresiasi capaian ekonomi yang tumbuh positif 5,88 persen, serta penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Namun, kami memberikan
catatan kritis terkait masih rendahnya posisi IPM kita di antara kota-kota di Jawa Tengah,” kata Erni Ratnani.

Sejauh mana Pemerintah Kota telah melakukan evaluasi terhadap efektivitas program pembangunan manusia yang selama ini berjalan. Apakah ada pergeseran prioritas atau program baru yang akan disusun untuk memastikan belanja daerah mampu mendongkrak capaian IPM secara lebih berdampak.

Fraksi PKS menegaskan bahwa realisasi belanja modal yang hanya mencapai 71 persen bukan sekadar angka statistik, melainkan cermin dari ketidakmampuan birokrasi dalam mengeksekusi visi pembangunan.

Pemerintah Kota Tegal tidak dapat terus-menerus menjadikan keterlambatan teknis sebagai pembenaran atas rendahnya serapan anggaran.

“Kami Fraksi PKS DPRD Kota Tegal menuntut evaluasi total terhadap kinerja OPD teknis, terutama dalam tahap
perencanaan, pengadaan, dan manajemen kontrak, agar ke depan tidak lagi terjadi penumpukan anggaran yang justru menghambat pertumbuhan aset daerah dan pelayanan public,” ujarnya.

Terkait temuan belanja pegawai, rencana aksi yang hanya berupa instruksi administratif terbukti tidak mampu mencegah tumpang tindih pembayaran. “Oleh karena itu, kami mendesak
Pemerintah Kota untuk memaparkan rancangan sistem integrasi data yang konkret antara Dinas Kesehatan dan RSUD Kardinah,” terangnya.

Kapan sistem integrasi ini akan diimplementasikan, dan bagaimana Pemerintah Kota menjamin bahwa sistem tersebut
secara otomatis (bukan manual) dapat mendeteksi serta
memblokir pembayaran yang tidak sesuai ketentuan di masa mendatang.

Penurunan drastis insentif fiskal di Tahun 2025 merupakan
sinyal kuat bahwa kinerja Pemerintah Kota dalam memenuhi indikator kinerja utama khususnya penurunan kemiskinan dan pengangguran masih dinilai rendah oleh Pemerintah Pusat.

Bagaimana strategi konkret dan terukur yang disiapkan
Pemerintah Kota di semester kedua Tahun 2026 agar alokasi belanja daerah mampu memenuhi standar indikator output yang ditetapkan pusat, sehingga dapat kembali mengakses insentif fiskal tersebut.

“Kami meminta penjelasan mengenai program prioritas mana yang akan dipacu sebagai mesin utama pendongkrak kinerja tersebut,” pintanya.

Fraksi PKS menyampaikan aspirasi dari masyarakat terkait perizinan tempat hiburan malam yang saat ini mendapat respon dari masyarakat. Fraksi PKS meminta Pemerintah Kota Tegal untuk mengevaluasi kembali seluruh kebijakan perizinan investasi agar wajib
menitikberatkan pada kearifan lokal Kota Tegal dan norma sosial masyarakat, bukan sekadar mengejar angka investasi.

Memastikan setiap izin usaha hiburan mematuhi aturan zonasi dan perundang-undangan yang berlaku. “Kami meminta Pemerintah Kota Tegal untuk
proaktif melakukan social impact assessment (kajian dampak sosial) yang memadai dan transparan sebelum izin diterbitkan agar tidak memicu keresahan sosial di masa depan,” tutupnya.-(SUT)

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top