DPRD Kota Tegal

Terkait Penerbitan Ijin Penjualan Minol oleh Kantor Bea Cukai, Sisdiono: Hentikan Sebelum Terbit Perda

Bagikan

Kota Tegal- Anggota Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Tegal tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Minol), H Sisdiono Ahmad Spd mengingatkan agar Kantor Bea dan Cukai Tegal menyetop penerbitan ijin terhadap penjual minuman beralkohol sebelum di Kota Tegal terbit Perda Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Hal itu disampaikan kepada perwakilan Bea dan Cukai dalam rapat koordinasi Pansus IV yang dihadiri juga oleh Kepala Satpol PP Budio Pradibto dan Kepala DPMPTSP Sartono di ruang rapat Komisi I DPRD Kota Tegal, Rabu (20/5/2026) siang.

Sisdiono berpendapat, akibat dari surat ijin yang diterbitkan oleh kantor Bea dan Cukai tersebut, kini di Kota Tegal sejak 2019 lalu semakin marak penjualan minuman beralkohol secara terang-terangan.

Sisdiono mengatakan, ijin dari kantor bea dan cukai seolah olah menjadi surat sakti bagi penjual untuk bebas berdagang minuman beralkohol segala golongan.

“Pihak yang menerbitkan ijin yaitu kantor Bea dan Cukai tidak pernah cek lapangan kalau surat yang diterbitkan seolah seperti surat sakti untuk tameng para penjual minuman beralkohol, kami minta stop dulu sebelum ada Perda yang sedang kami bahas,” ujar Sisdiono.

Anggota Pansus IV lain, Arie Prima Setyoko menyampaikan, secara umum baru mengetahui alasan kantor Bea dan Cukai menerbitkan ijin bagi penjualan minuman beralkohol.

“Kami berharap kantor Bea dan Cukai lebih memperketat lagi persyaratan untuk pemberian ijin sehingga tidak semudah itu penjual mendapatkan surat rekomendasi penjualan Minol,” jelas Arie.

Sementara anggota Pansus IV, H Eko Susanto menegaskan agar kantor Bea dan cukai dapat mengevaluasi kembali kebijakan penerbitan ijin menjual minuman beralkohol.

“Ini perlu jadi perhatian kantor bea dan cukai agar tidak semudah itu menerbitkan ijin atau bilamana perlu lebih baik ijin yang sudah terbit lebih baik ditarik kembali,” ujarnya.

Sementara, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Tegal, Arief Setijo Noegroho pada kesempatan itu menyampaikan permintaan maaf jika surat yang diterbitkan kantornya justru membuat gaduh di lapangan.

Arief mengemukakan, konsideran penerbitan surat ijin itu adalah Pasal 14 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

“Di pasal 14 nya jelas mengatur tentang usaha penjualan eceran tentang ethyl alkohol,” jelasnya.

Lebih jauh Arief mengatakan, aturan tersebut kemudian dilanjutkan dengan turunan lain melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 dan diteruskan ke Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2018 yang mengatur lebih rinci tentang nomor pokok pengusaha barang kena cukai.

Namun demikian lanjut Arief, kantor Bea dan cukai tidak mungkin berikan ijin sebelum persyaratan dasar terkait usaha itu ada.

Karena yang menerbitkan ijin usaha serta peruntukan dari bangunan tempat penjualan itu adalah kewenangan pemerintah daerah.

“Jadi kami nggak mungkin keluarkan ijin sebelum mereka memiliki ijin usaha terkait yang diterbitkan oleh Pemda setempat,” tambah Arief.

Sedangkan untuk menghentikan penerbitan ijin, sejak ijin yang diberikan dan masa berlakunya berakhir Januari 2026, pihak kantor Bea dan Cukai sudah tidak menerbitkan ijin lagi. “Saat ini posisinya tidak ada ijin yang hidup atau berlaku,” ungkapnya.

“Kami terimakasih dan siap menunggu koordinasi dengan beberapa pihak untuk mensukseskan pembahasan Raperda tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Dan kami siap memberikan keterangan lain kepada Pansus IV berkaitan dengan pembahasan Raperda ini,” pungkas Arief.

Turut hadir dalam pembahasan tersebut Ketua Pansus IV, M Ali Mashuri, Sisdiono Ahmad, Arie Prima Setyoko, Ardy Arrafiq, M Triono dan H Eko Susanto.(Jay)

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top