KOTA TEGAL, dprd.tegalkota.go.id – Selain persoalan banjir yang menjadi langganan tahunan di wilayah Kelurahan Sumurpanggang, isu mengenai data Desil (pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga) menjadi topik utama saat reses Anggota DPRD Kota Tegal, Moh Muslim, Sabtu (14/3/2026) sore.
Masyarakat menyoroti perlunya pemutakhiran data Desil (Desil 1-10) karena seringkali tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, menyebabkan ketidaktepatan sasaran bantuan sosial.
Dalam reses, terungkap bahwa warga yang masuk dalam kategori Desil 1-5 seharusnya menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial.
“Banyak warga mengeluhkan masih digunakannya data lama (Desil 6 ke atas) yang mengakibatkan warga miskin tidak menerima bansos, sementara yang lebih mampu justru mendapatkan,” kata Moh Muslim.
DPRD mendesak Dinas Sosial untuk lebih transparan dan aktif memperbarui data melalui musyawarah Kelurahan agar validitas data Desil terjamin.
“Topik ini muncul karena data Desil digunakan sebagai basis data tunggal (BDT) atau DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk menentukan kelayakan rumah tangga mendapatkan program penanggulangan kemiskinan,” ujar Muslim.
Desil adalah metode statistik untuk membagi data terurut menjadi 10 kelompok sama besar, di mana setiap kelompok mewakili 10 persen populasi. Dalam konteks bansos, Desil (Desil 1-10) mengelompokkan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan, dengan Desil 1 sebagai termiskin dan Desil 10 paling sejahtera.
Desil 1-4 umumnya dikategorikan sebagai kelompok tidak mampu atau sangat miskin (prioritas bansos), sedangkan Desil 5 ke atas dianggap lebih sejahtera.
Data ini bersumber dari DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) dan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang dikelola Kementerian Sosial, diukur berdasarkan pengeluaran per kapita, aset, dan kondisi tempat tinggal.-(Sut)
