DPRD Kota Tegal

Legislator PKS Abdul Ghoni Beberkan Kondisi Finansial Pemerintah Daerah yang Memprihatinkan

Bagikan

Kota Tegal- Kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini yang dinilai cukup memperihatinkan, menjadi bahasan utama di giat reses legislator dari Fraksi PKS DPRD Kota Tegal, Abdul Ghoni, S.E.

Dalam giat reses masa persidangan I tahun 2025/2026 yang dilaksanakan di Kelurahan Tunon, Tegal Selatan, Kota Tegal, Minggu (7/12/2025), Abdul Ghoni menyampaikan keprihatinan itu didepan ratusan warga yang hadir.

Turut hadir dalam acara tersebut, Lurah Tunon, Arif Purwanto, Ketua DPC PKS Tegal Selatan, Roziqin dan Ketua LPMK Tunon, Rudiyanto.

Disampaikan, anggaran pembangunan untuk tahun 2026 harus mengalami pengurangan mengingat alokasi anggaran untuk Pemkot Tegal telah mengalami pemangkasan oleh pemerintah pusat.

Abdul Ghoni menyampaikan kekhawatiran serius terkait minimnya keuangan daerah yang diperlukan untuk pembangunan.

“Anggaran 2026 dari pusat dipangkas 34 persen. Nyaris di Kota Tegal tidak ada pembangunan jika tidak ada program langsung dari pusat. Hal ini sangat mengganggu ruang fiskal kota,” ujar Abdul Ghoni.

Ditambahkan, pembahasan anggaran di dewan berjalan alot karena pihaknya berjuang keras agar alokasi dana yang menyentuh langsung masyarakat tidak dipangkas.

Ghoni bersyukur, anggaran untuk program Universal Health Coverage (UHC) senilai Rp 33 miliar berhasil dipertahankan untuk menjamin layanan kesehatan warga di RSUD Kardinah.

Meski demikian sebagai legislator tetap akan menampung aspirasi pembangunan dari masyarakat.

Sementara itu Lurah Tunon Arif Purwanto, menggunakan kesempatan reses ini untuk menyampaikan kebutuhan mendesak terkait fasilitas kantornya.

Ia menyebut Kelurahan Tunon unik karena tidak memiliki pendopo dan berharap adanya perluasan.

“Di belakang kantor Kelurahan ada tanah pribadi, siapa tahu bisa dibeli untuk perluasan kantor Kelurahan Tunon,” kata Arif.

Sementara, Ketua LPMK, Rudiyanto, menyoroti kondisi Jalan Nyi Ageng Serang yang rusak serta permintaan agar perbaikan di beberapa titik genangan seperti di area Mambaul Ulum dan Mushola Nurul Huda di Kelurahan Debong Kidul tidak hanya diaspal, melainkan juga ditinggikan.

Ia juga meminta Gang Samadikun 3 yang telah hampir 20 tahun tidak tersentuh pengaspalan agar segera diperbaiki.

Aspirasi lain datang dari Rofi’i yang mengkritik ketidaktepatan sasaran bansos. Ia mengusulkan agar pemerintah dapat menerapkan kebijakan penempelan stiker penanda bagi keluarga miskin untuk menghindari salah sasaran.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Abdul Ghoni memastikan bahwa semua usulan, baik terkait infrastruktur maupun sosial, akan diteruskan dan direncanakan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida).

Ghoni juga memberikan informasi baru kepada konstituennya bahwa pengajuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kini juga bisa diusulkan melalui Posyandu, mengingat Posyandu saat ini telah melayani 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) lintas sektor. (Riyanto)

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top