DPRD Kota Tegal

Wali Kota Tegal Sampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi DPRD Terkait Perubahan APBD 2026

Bagikan

Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi. (Foto: Istimewa)

KOTA TEGAL, dprd.tegalkota.go.id –
Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Kota Tegal terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kota Tegal Tahun Anggaran (TA) 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Jumat (18/9/2026).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro didampingi Wakil Ketua Wasmad Edi Susilo dan Amiruddin dihadiri Wakil Wali Kota Tegal Tazkiyyatul Muthmainnah, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Tegal Agus Dwi Sulistyantono, serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

Menjawab PU Fraksi-fraksi Dedy Yon menyampaikan terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penggunaan SiLPA, belanja daerah, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Terkait PAD Dedy Yon menyampaikan, Pemerintah Kota Tegal terus mendorong optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi berbasis digital, penggalian potensi pendapatan baru, serta pemanfaatan aset daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan pelaku usaha.

“Peningkatan pendapatan tidak boleh memberatkan masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Dedy Yon.

Terkait belanja daerah diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar dan program prioritas pembangunan. Kenaikan belanja modal antara lain digunakan untuk pengadaan alat kesehatan, pemeliharaan jalan, pengelolaan sampah, serta pengadaan peralatan dan aset tetap lainnya.

Pada sektor pendidikan dan kesehatan, Pemkot Tegal terus memperkuat fasilitas pelayanan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas akses layanan bagi masyarakat.

Pemerintah juga melanjutkan berbagai upaya penanganan stunting dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Dedy Yon menegaskan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Khusus pekerjaan fisik dan proyek strategis, probity audit akan dilakukan untuk memastikan proses pengadaan berjalan transparan dan sesuai ketentuan.

Dedy Yon berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 dapat segera dilanjutkan melalui alat kelengkapan DPRD untuk selanjutnya memperoleh persetujuan bersama.

“APBD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat pendapatan dan belanja daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan berpihak kepada rakyat,” pungkas Dedy Yon.-(SUT)

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top