Kota Tegal- Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tegal Raya di Jalan Pancasila, Kota Tegal berlangsung kondusif, Jumat (19/6/2026).

Secara bergantian, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan berkaitan dengan stabilitas harga kebutuhan pokok, BBM, evaluasi program pemerintah, termasuk soal MBG dan KDMP.

Mereka berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian dan bahan evaluasi pemerintah

Aksi unjuk rasa diawali long march mulai Balaikota Tegal menuju Jalan Pancasila, yang dilanjutkan dengan orasi bergantian untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi beban masyarakat.

Koordinator Aksi, Abdurrahman Wahid, menegaskan pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok dan BBM yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.

“Harga kebutuhan pokok dan BBM semakin tidak terkendali. Pemerintah wajib melakukan stabilisasi harga,” ujar Abdurrahman dalam orasinya.

Selain isu ekonomi, mahasiswa juga menyoroti pelaksanaan sejumlah program pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Menanggapi hal itu, Walikota Tegal, Dedy Yon Supriyono, bersama sejumlah pejabat Pemkot Tegal turun menemui massa, mengajak dialog terbuka dengan mahasiswa.

Dedy Yon menyatakan pemerintah daerah menghargai kritik dan masukan dari mahasiswa sebagai bagian dari proses demokrasi dan pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah.

“Kami membutuhkan masukan dari mahasiswa untuk perbaikan kebijakan pemerintah,” kata Dedy Yon.

Menanggapi salah satu tuntutan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Dedy Yon menjelaskan bahwa pelaksanaannya di Kota Tegal masih berlangsung secara bertahap karena keterbatasan fasilitas pendukung.

Menurutnya, saat ini baru tersedia 31 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga jumlah tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah.

Dedy Yon juga menjelaskan perkembangan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang hingga kini baru terealisasi di 9 titik akibat keterbatasan aset milik Pemkot Tegal.

Sementara terkait sistem perizinan usaha melalui Online Single Submission (OSS) dan sejumlah kebijakan strategis lainnya.

Dedy Yon menegaskan hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, Pemkot Tegal siap meneruskan seluruh aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.(Jay)