KOTA TEGAL, dprd.tegalkota.go.id –
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal kehilangan potensi klaim hingga Rp 11,72 miliar yang tidak dapat dibayarkan.
Direktur RSUD Kardinah, dr Lenny Herlina Herdha Santi menyebut, total pengajuan klaim ke BPJS Kesehatan mencapai sekira Rp 215 miliar.
Dari jumlah tersebut, Rp 161 miliar telah dibayarkan, sementara Rp 41,64 miliar masih tertahan atau berstatus pending.
“Yang menjadi berat adalah ada klaim yang tidak bisa dibayarkan sama sekali karena aturan teknis,” kata dr Lenny saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPRD Kota Tegal, Selasa (1/9/2026).
Lenny menjelaskan, dana yang tidak dapat dicairkan itu berkaitan dengan ketentuan readmisi dan fragmentasi dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Readmisi terjadi ketika pasien kembali dirawat kurang dari 30 hari setelah pulang, sedangkan fragmentasi merujuk pada kunjungan rawat jalan berulang dengan diagnosis yang sama dalam waktu kurang dari tujuh hari.
Menurut Lenny, kondisi tersebut kerap menempatkan rumah sakit dalam posisi sulit. Di satu sisi, tenaga medis wajib memberikan layanan sesuai kondisi pasien, termasuk dalam keadaan darurat. Namun di sisi lain, tidak semua layanan tersebut dapat diklaim dalam skema pembiayaan BPJS.
Komisi II DPRD Kota Tegal menyoroti kebijakan tersebut dan meminta adanya kajian ulang terhadap aturan yang dinilai berdampak pada keuangan rumah sakit daerah.
Komisi II DPRD Kota Tegal meminta aturan pembiayaan dievaluasi agar pelayanan kesehatan tidak terganggu.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal, Zaenal Nurohman menegaskan bahwa rumah sakit pemerintah memiliki fungsi utama pelayanan publik yang tidak boleh terhambat oleh persoalan teknis pembiayaan. “Regulasi ini perlu dievaluasi agar tidak mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat,” ujar Zaenal.
Meski menghadapi tekanan finansial, manajemen RSUD Kardinah mencatat perbaikan kinerja administrasi.
Tingkat keberhasilan klaim meningkat dari 90,37 persen pada Januari 2025 menjadi 97,39 persen pada Januari 2026 dan stabil di kisaran 95 persen pada Maret 2026.
Perbaikan tersebut dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat tata kelola rumah sakit sekaligus menekan potensi klaim yang tertunda di masa mendatang.-(SUT)