DPRD Kota Tegal

Ratusan Driver Ojol Maxim Mengadu ke Komisi III DPRD Tegal Kaitan Kebijakan Aplikator yang Dinilai Semena-mena

Bagikan

Ratusan Driver Ojol Maxim Mengadu ke Komisi III DPRD Tegal Kaitan Kebijakan Aplikator yang Dinilai Semena-mena

Kota Tegal- Ratusan driver ojol dari Maxim menggeruduk kantor DPRD Kota Tegal guna menyampaikan aspirasi dan protes atas kebijakan aplikator yang dinilai semena-mena, Selasa (22/9/2026) siang.

Mereka juga berharap dapat perlindungan dari lembaga legislatif atas penderitaan yang diterima driver ojol dari sistem aplikator yang kurang sehat.

Rombongan driver ojol Maxim yang menggelar aksi dengan berorasi di depan kantor DPRD Kota Tegal mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Tegal Kota.

Setelah ada konfirmasi dari anggota DPRD, akhirnya sekira 10 orang perwakilan driver ojol Maxim bersedia diajak diskusi oleh Komisi III di ruangan Komisi III DPRD Kota Tegal.

Ikut hadir dalam diskusi itu, Kapolres Tegal Kota AKBP Heru Antariksa, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tegal Abdul Kadir, dan Kepala Diskominfo Kota Tegal, Dorres Indrian Nugroho dan 2 orang perwakilan aplikator.

Sementara anggota Komisi III yang menjadi juru bicara yaitu Sekretaris Komisi III Hj Nur Fitriani S.E,Akt.,M.M didampingi oleh anggota Beni Ageng Penggalih, Triono, dan sejumlah anggota lainnya.

Mengawali diskusi, Kordinator aksi, Yusuf menyampaikan, bahwa aksi tersebut adalah yang kedua kalinya. Karena sejak aksi pertama, pihak aplikator tidak berpihak kepada driver ojol.

Dikatakan, jika pada aksi kedua tersebut pihak aplikator tetap masih bersikukuh dengan kebijakan yang menyakitkan para driver maka akan dilakukan aksi ketiga yang lebih besar.

“Kebijakan yang diterapkan aplikator sangat memberatkan driver dan sudah tidak sesuai aturan yang ada. aplikator juga dinilai tidak memberikan jawaban yang pasti, bahkan apa yang menjadi tuntutan rekan-rekan driver pada aksi sebelumnya seakan-akan dikesampingkan,” ucapnya.

Ada 6 tuntutan yang disampaikan diantaranya terkait transparansi pembagian order. Para driver mendorong adanya keterbukaan sistem dan algoritma pembagian order agar lebih adil dan akuntabel.

Selanjutnya, meminta mengevaluasi kebijakan pendaftaran driver baru untuk menjaga keseimbangan antara jumlah driver dan ketersediaan order. Meminta mengevaluasi atau penghapusan sistem prioritas berbayar yang dinilai membebani mitra pengemudi.

Kemudian meminta peninjauan terhadap penggunaan platform Vee agar tidak menambah beban operasional driver. Selain itu menuntut realisasi potongan sebesar 8 persen tanpa tambahan biaya lainnya.

Karena potongan selama ini hampir mencapai 20 persen, padahal sesuai aturan justru maksimal potongan sebesar 8 persen namun belum direalisasikan pihak aplikator.

Para driver juga meminta prosedur verifikasi yang lebih jelas dan tidak merugikan driver, termasuk akses terhadap atribut prioritas.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Tegal Hj. Nur Fitriani, mengatakan, bahwa aturan para ojek online ada pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 di Kementerian Perhubungan, kemudian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 667 Tahun 2022 dan dikuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 per 1 Juli 2026.

Dijelaskan dalam regulasi itu, aplikator wajib memaksimalkan atau mengenakan potongan komisi maksimal 8 persen. Selain itu, sudah tidak dibenarkan adanya hidden cost atau biaya-biaya lain yang tidak jelas.

Jika ada aplikator di Kota Tegal yang ternyata tidak sesuai aturan, maka rekan-rekan driver bisa melampirkan surat dengan bukti-buktinya yang diajukan ke Dinas Perhubungan hingga DPRD Kota Tegal.

Nur Fitriani menjamin akan dilakukan langkah tegas dari SP 1, SP 2, SP 3 hingga ditutupnya aplikator bersangkutan di wilayah Kota Tegal, sejauh masih membandel dan tidak ada upaya evaluasi perbaikan sesuai aturan yang ada.

Sementara, Kepala Dishub Kota Tegal Abdul Kadir juga meminta para driver, manakala menemui permasalahan agar bisa berkonsultasi dengan Dinas Perhubungan.

” Jika memang ditemui aplikator yang tidak sesuai aturan, maka Dishub siap memberikan teguran,” tegas Abdul Kadir.

Kepala Diskominfo Kota Tegal Dorres Indrian Nugroho mengapresiasi aksi damai yang dilakukan driver Maxim. Ia menuturkan, bahwa untuk mendorong masyarakat menggunakan ojek online, di Kota Tegal sudah terpasang wifi publik yang bisa diakses dengan mudah.

Dengan langkah tersebut, memudahkan konsumen maupun driver online mengakses wifi secara gratis, manakala memang kehabisan kuota atau akses internet pada smartphonenya.

Pada penyampaian aspirasi ini, seluruh pihak yang menjembatani meminta pihak aplikator untuk segera memberikan jawaban, realisasi dan evaluasi terhadap tuntutan yang disampaikan para driver Maxim.(Jay)

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top